Giliran Prasetyo Edi, M Taufik dan Sangaji Jadi Saksi Untuk Bos Podomoro Land

Jaksa KPK mengkonfirmasi adanya uang pelicin untuk memuluskan keinginan pengembang yang menginginkan tambahan 15 persen

Giliran Prasetyo Edi, M Taufik dan Sangaji Jadi Saksi Untuk Bos Podomoro Land
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/4/2016). KPK memanggil Pimpinan dan Badan Legislasi DPRD DKI yakni Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan, M Taufik, Wakil Ketua Baleg DPRD Merry Hotma dan anggota Baleg DPRD Mohamad Sangaji untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tersangka anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat anggota DPRD DKI Jakarta dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Presiden Direktur Agung Podomoro Land di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Dalam sidang dengan kasus dugaan suap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) di Pantai Utara Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastyo Edi Marsudi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI M Sangaji dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Dalam sidang sebelumnya, hari Senin (18/7/2016) kemarin, tersangka selaku mantan anggota sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, yang juga adik kandung saksi M Taufik telah dihadirkan oleh tim jaksa KPK.

Dalam persidangan itu, Jaksa KPK mengkonfirmasi adanya uang pelicin untuk memuluskan keinginan pengembang yang menginginkan kontribusi tambahan 15 persen dikurangi.

Politikus Partai Gerindra yang disangka menerima suap Rp 2 miliar untuk mengurangi kontribusi tambahan ini juga mengakui bahwa pihak Agung Sedayu grup bersedia membantu dirinya secara finansial menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, baru Sanusi yang menjadi tersangka oleh KPK, terkait pembahasan Raperda RTRKS, pada 1 April 2016 lalu. Anggota DPRD dari partai Gerindra tersebut tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam persidangan Ariesman sebelumnya (13/7/2016), sejumlah fakta penting terkait kasus ini terus bermunculan.

Dalam bukti rekaman yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum terungkap bahwa Sugianto Kusuma, pemilik Agung Sedayu Grup disebut telah menjanjikan uang agar raperda RTRKS segera diparipurnakan.

Manajer Perizinan PT Agung Sedayu Group Saiful Zuhri mengatakan kepada anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, M Sanusi, agar segera menggelar Sidang Paripurna Raperda RTRKS.

"Kalau jam 2 lewat nggak ada apa-apa, biar saya bilang ke bos (Aguan). Supaya bilang ke Prasetyo biar diurusin. Itu biar nanti Pras yang atur,” ujar Saiful Zuhri saat berkomunikasi melalui via telpon dengan Sanusi, dalam rekaman yang diperdengarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Dalam surat dakwaan Ariesman yang disampaikan oleh KPK, Sanusi beberapa kali disebut melakukan pertemuan dengan Aguan.

Pada bulan Desember 2015, Sanusi menghadiri undangan Aguan kepada sejumlah anggota dewan di Taman Golf Timur II/11-12 Pantai Indah Kapuk (PIK). Sejumlah anggota DPRD DKI yang hadir seperti Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi, Mohamad Sangaji, Selamat Nurdin, dan Prasetyo Edy Marsudi.

Kemudian pada bulan Februari 2016, Sanusi kembali menemui Aguan di kantor Agung Sedayu Group di pusat pertokoan Harco Glodok, Mangga Dua, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengesahan Raperda RTRKS menjadi perda.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved