Ketika MUI Umumkan Sikapnya Soal Aksi 2 Desember
Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih mendukung umat menyampaikan aspirasi dengan lobi, perundingan, serta musyawarah ketimbang aksi turun ke jalan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih mendukung umat menyampaikan aspirasi dengan lobi, perundingan, serta musyawarah ketimbang aksi turun ke jalan.
Kalau pun terpaksa umat Islam menggelar aksi demo, maka aksi tersebut harus digelar dengan tertib tanpa melanggar aturan.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, Sholahudin Al Ayub, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Saat membacakan pernyataan itu, Sholahudin Al Ayub didampigi Sekjen MUI, Anwar Abas, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dan Zaitun Rusmin.
Zaitun Rusmin di struktur MUI menjabat sebagai seorang Wakil Sekjen.
Ustaz asal Sulawesi Selatan itu juga merupakan seorang pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang rencanannya akan menggelar aksi 2 Desember 2016.
Usai para pengurus MUI itu menggelar konfrens pers, Zaitun Rusmin saat ditanya soal aksi 2 Desember mendatang, ia menolak menjawab.
Ia mengatakan ketika ia menjawab pertanyaan tersebut, maka kapasitas ia bukan lagi sebagai pengurus MUI.
Di luar ruangan tempat pembacaaan sikap MUI tersebut digelar, Zaitun Rusmin akhirnya mau menjawab pertanyaan soal aksi 2 Desember mendatang.
Kata dia, sampai saat ini konolidasi masih terus dilaukan terkait aksi 2 Desember.
Ia mengatakan masa yang akan hadir nanti jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah masa yang hadir pada 4 November lalu.
"Empat November itu kata orang (jumlahnya) dua koma tiga juta juta orang," ujar Zaitun Rusmin.
Tuntutan aksi 2 Desember mendatang tidak berbeda dengan tuntutan aksi sebelumnya
Yakni menuntut pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama Islam.
Ia memastikan dalam kasi 2 Desember mendatang, tidak ada yang akan mengusung isu pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan isu penggulingan pemerintah.
Ia menegaskan aksi pada 2 Desember mendatang akan digelar dengan damai dan tertib.
"Nanti lebih damai lagi insyAllah, super damai," katanya.
