Pro-Kontra Soal Perluasan Larangan Sepeda Motor, Djarot: Hanya di Beberapa Titik Saja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pro dan kontra terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI yang akan melakukan perluasan jalan yang tidak boleh dilalui motor, padahal penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) belum dilakukan, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat angkat bicara.

Baca: Polemik Patung Raksasa di Tuban, Istana Minta Aparat Tak Tunduk pada Tekanan

Ia menjelaskan, perluasan tersebut hanya akan dilakukan pada sejumlah titik, bukan pada keseluruhan jalan di ibukota.

"Kalau diperluas kan tidak semuanya, (hanya) di beberapa titik," ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

Menurutnya, perluasan itu juga sengaja dilakukan oleh Pemprov DKI lantaran saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan secara besar-besaran pada sektor transportasi publik, seperti Fly Over, Underpass, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT).

"(Titik) ini diperluas karena ada pembangunan gede-gedean," jelas Djarot.

Selain itu ia juga menyebut alasan lainnya yang mendorong Pemprov DKI berencana melakukan perluasan jalan yang tidak boleh dilalui motor tersebut.

Mantan Wali Kota Blitar itu memaparkan dirinya tidak ingin nantinya para pengendara motor 'nyasar' menggunakan jalur trotoar.

"Termasuk juga jangan sampai motor nyasar menggunakan trotoar," kata Djarot.

Ia pun menegaskan bahwa trotoar merupakan jalan yang dikhususkan bagi para pejalan kaki.

"Kemarin begitu motor masuk ke sana (trotoar), warga masyarakat nggak benar (melakukan itu), ini kan jalurnya pejalan kaki," tegas Djarot.