Ganggu Kinerja Anies Pimpin DKI Jakarta, Sekda Saifullah Didesak Dicopot

Herlambang menegaskan, Saefullah cenderung memanfaatkan kekosongan kursi wakil gubernur (wagub) untuk mencari celah keuntungan pribadi.

Ganggu Kinerja Anies Pimpin DKI Jakarta, Sekda Saifullah Didesak Dicopot
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah, di lapangan Ex.Irti, Senin (30/10/2017). 

Laporan Reporter Warta Kota, Theo Yonathan Simon Laturiuw

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, terus didesak untuk diganti oleh berbagai elemen masyarakat. 

Salah satu desakan datang dari  Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).

Ketua GPII, Herlambang Wibowo, menilai Saefullah terlalu dominan dalam menentukan jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Herlambang menegaskan, Saefullah cenderung memanfaatkan kekosongan kursi wakil gubernur (wagub) untuk mencari celah keuntungan pribadi.

"Pejabat yang diisi banyak yang tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan. Contohnya, menjelang akhir tahun, serapan anggaran masih dibawah 50 persen,” kata Herlambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Herlambang mengungkapkan, hal ini merupakan rasa kecewa atas kinerja SKPD yang tak maksimal.

Jumat (5/10/2018) lalu, Elemen Baja melakukan aksi unjuk rasa meminta jabatan Sekda dievaluasi atau bahkan diganti.

Herlambang berharap Saefullah selaku sekda jangan dilibatkan dalam pergantian pejabat dalam waktu dekat ini. "Ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Diduga potensi terjadi KKN,” ujar Herlambang.

Baca: Diduga Edarkan Sabu, Pasangan Suami Istri di Cengkareng Ini Harus Menginap di Sel Polisi

Sebab, masih ada ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jika masih ada campur tangan Saefullah, maks sulit bagi Anies menempatkan pejabat yang profesional, bersih, integritas, dan sesuai dengan pola kerja gubernur.

Ia juga mendesak untuk memutus mata rantai KKN di tubuh seluruh SKPD, khususnya dugaan monopoli jabatan oleh sekda dan jaringannya pada pejabat SKPD semua tingkatan.

Baca: Minggu Ini Proyek Hunian DP Nol Persen di Pondok Kelapa Siap Diluncurkan

"Kalau diputus, bisa jadi perilaku dan upaya korupsi dapat ditekan. Misalnya, segera mengangkat kepala dinas dari SKPD prioritas yang sangat dibutuhkan. Diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyatakat," papar Herlambang.

"Selamatkan dan kawal visi dan komitmen gubernur yang dicintai rakyat menuju Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Kalau tidak ada realisasi konkret, pekan depan kami akan turun ke jalan," tegasnya.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved