Setahun Anies Baswedan Tanpa Wakil, PKS: Kursi Wagub DKI Dipermainkan DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah hampir setahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanpa pendamping Wakil Gubernur.

Salah satu partai pengusung Anies saat itu, PKS menyebut jika ada kemungkinan pemilihan Wagub DKI Jakarta dipermainkan oleh DPRD.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bapilu DPW DKI PKS Agung Setiarso dalam acara Mencari Pemimpin yang tayang di Kompas Tv Senin (12/8/2019) malam.

Agung menjelaskan jika untuk proses administratif PKS sebagai partai koalisi yang berhak mengirimkan Wagub ke DKI sudah menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku.

Namun kata Agung, tidak adanya tenggat waktu di dalam undang-undang membuat pemilihan Wagub DKI rentan untuk dipermainkan oleh DPRD DKI Jakarta.

“Ada satu yang belum jelas di Undang-undang yaitu tidak ada deadline, sehingga itu bisa dipermainkan oleh DPRD,” kata Agung dalam acara tersebut.

Baca: Fakta di Balik Driver Ojol Tewas Bersimbah Darah: Korban Pernah 2 Kali Buat Laporan KDRT Istri

Namun saat ditanya siapa oknum DPRD yang dianggap bermain dalam penentuan Wagub DKI, Agung enggan menjawabnya.

“Saya gak tau, saya gak bisa bilang, tapi lihat aja, Pansus sekian bulan, Tantib sekian bulan, gak jelas,” kata Agung.

Ketika ditanya apakah partai koalisi Gerindra yang menjadi penghambat pemilihan Wagub DKI, Agung tidak menjawab dengan lugas.

Baca: Ganti Rugi untuk Keluarga Ahli Waris Korban Boeing 737-8 Max Lion Air Lebih dari Rp 2 Miliar

“Saya gak bisa bilang gitu, tapi yang jelas ada,” kata Agung.

Meski demikian, Agung tidak menyangkal jika selain sisi administratif, dibutuhkan juga sisi kemauan politik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan Wagub DKI.

“Inikan memang harus ada political will, kalau ada kemauan politik besok juga bisa, tapi karena gak ada kemauan politik ya ini juga susah,” kata Agung.

Pengamat Demokrasi Rey Rangkuti menyebut jika kemauan politik tersebut ada di partai Gerindra. Menurutnya jika Gerindra legowo dengan posisi tersebut maka pemilihan Wagub tidak akan berlarut hingga kini.

“Political will-nya itukan ada di Gerindra sebenarnya, kalau PKS dan Gerindra kuat setengah tahun aja selesai,” kata Rey Rangkuti.

Sehingga kata Rey undang-undang seharusnya tidak menjadi masalah dalam pemilihan kursi Wagub DKI.