Payung Hukum Aturan Ganjil Genap di DKI Jakarta Harus Ditingkatkan Menjadi Perda

Gubernur DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan payung hukum pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap dari Pergub menjadi Perda

Payung Hukum Aturan Ganjil Genap di DKI Jakarta Harus Ditingkatkan Menjadi Perda
Wartakota/Henry Lopulalan
GANJIL GENAP - Plang ganjil-genap yang terpampang di Jalan Medan Merdeka Utara. Rabu(7/8/2019). Ganjil-genap akan diperpanjang waktu serta diperluas di sejumlah jalan ibukota. (Wata/Henry Lopulalan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk meningkatkan payung hukum pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap dari Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut penting agar penindakan terhadap pelanggarnya punya dasar yang kuat.

Pakar Hukum Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menjelaskan Anies memang bisa membatasi kendaraan pada koridor yang diinginkan lewat Pergub atau Instruksi Gubernur.

Baca: Doddy Sudrajat Alami Hal Unik Saat Nyekar ke Makam Istri Pertamanya Bersama Ibu Tiri Vanessa Angel

Tapi, kewenangan memasang rambu-rambu merupakan domain Kementerian Perhubungan.

"Dengan pemasangan rambu larangan maka ada pidananya. Bila tidak ada SK Kemenhub maka pidana yang dilakukan juga potensial berlawanan dengan hukum," kata Ahmad di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI periode 2014-2019, Bestari Barus menilai kendaraan bermotor yang beredar di Jakarta sudah tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang tersedia.

Katanya, 7.000 km panjang jalan DKI tak sebanding dengan total 14 juta kendaraan yang beredar di Ibu Kota.

Baca: Hasil Chinese Taipei Open 2019 - Shesar Pijak Semifinal Berkat Kemenangan 3 Gim atas Wakil Thailand

Sehingga ia menilai, aturan pembatasan kendaraan bermotor memang sudah tepat diberlakukan.

"Sudah tidak sesuai perbandingan jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan panjang jalan yang terbatas, ditambah polutan gas emisi buang yang sangat luar biasa. Tujuh ribu km (panjang jalan di DKI Jakarta) dengan jumlah kendaraan yang beredar 14 juta. Maka memang perlu ada pembatasan jumlah kendaraan," ucap Bestari.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved