Hardiyanto Kenneth Tebus Ijazah Siswa Tak Mampu di Tambora

Menurut Kent, pihak sekolah swasta tidak boleh menahan ijazah siswa lantaran tidak bisa melunasi uang pembayaran sekolah.

Hardiyanto Kenneth Tebus Ijazah Siswa Tak Mampu di Tambora
Ist/Tribunnews.com
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth (kanan) dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Tambora bersama orang tuanya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Tambora, Dias Saputra harus merasakan kepedihan yang mendalam, ketika mendengar orangtuanya tidak mampu menebus ijazah sekolahnya lantaran tak punya biaya.

Ijazah anak Mimi Suharsih warga Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat itu ditahan, lantaran belum melunasi uang sekolah swasta sebesar Rp 2.630.000,-.

Diketahui Dias merupakan salah satu warga miskin Ibu Kota.

Mendapatkan laporan tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth langsung menemui keluarga Dias yang diketahui juga menjadi salah satu Tim Sahabat Hardiyanto Kenneth (SHK).

"Saya sedih mendengarnya, lagi dan lagi. Kenapa harus menahan ijazah, jika wali murid belum mempunyai uang untuk menebusnya," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (11/9/2019).

Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menambahkan, dirinya akan melunasi seluruh tunggakan Dias Saputra untuk menebus ijazahnya tersebut. Ia pernah merasakan apa yang dirasakan Dias saat ini.

Oleh karena itu, disaat dirinya menjadi anggota DPRD DKI, ia tak akan pernah lupa akan masa-masa sulit dulu, ia akan mencoba secara semaksimal mungkin membantu warga yang kesusahan.

"Apalagi keluarga Dias ini pernah berjuang membantu saya untuk bisa duduk menjadi anggota dewan di Kebon Sirih, jadi sudah kewajiban dan tanggung jawab saya untuk membantunya," tuturnya.

"Pin DPRD DKI yang disematkan di dada saya, senantiasa mengingatkan akan janji dan sumpah jabatan saya untuk membantu dan memberikan solusi atas segala permasalahan yang di alami oleh warga Jakarta. Saya dulu juga pernah merasakan sama seperti yang Dias alami saat ini," sambung politisi muda dari PDI Perjuangan itu.

Menurut Kent, pihak sekolah swasta tidak boleh menahan ijazah siswa lantaran tidak bisa melunasi uang pembayaran sekolah.

Karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 5 miliar khusus untuk menebus ijazah warga Jakarta yang ditahan sekolah. Dan anggaran tersebut telah disetujui dan masuk dalam APBD Perubahan 2019.

"Karena memang ada anggarannya, Pemprov DKI dibantu oleh Bazis DKI Jakarta setelah diverifikasi oleh Sudin Pendidikan setempat. Jadi kasihan kalau masih ada warga yang tidak mampu ditahan ijazahnya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolah dan ada juga yang tidak bisa bekerja. Janganlah mendzolimi masyarakat yang tidak mampu," tegas Kent.

Selain itu, Kent pun berharap kepada Dias dengan mendapatkan ijazahnya kembali agar bisa menambah semangat untuk belajar.

"Semoga dengan diterima ijazahnya bisa menambah semangatnya untuk meniti masa depan yang lebih cerah," tutupnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved