YLKI: Perlindungan Jasa Keuangan di Hong Kong Lebih Baik dari Indonesia

data pengaduan konsumen pada sektor jasa keuangan di Hong Kong pada 2018 hanya 2 persen, Angka itu berbanding terbalik dengan Indonesia

YLKI: Perlindungan Jasa Keuangan di Hong Kong Lebih Baik dari Indonesia
Hari Dharmawan
Wakil Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) Sudaryatmo, pada acara seminar Perlindungan Konsumen Pinjaman Fintech di Best Western Premier Hive, Cawang, Jakarta. Selasa (29/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mempertanyakan perlindungan konsumen pinjaman fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sudaryatmo menilai perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari Indonesia. Faktanya, sambung dia, data pengaduan konsumen pada sektor jasa keuangan di Hong Kong pada 2018 hanya 2 persen. Angka itu berbanding terbalik di mana pengaduan konsumen jasa keuangan di Indonesia sebesar 40 persen.

"Jika dilihat, artinya perlindungan jasa keuangan di Hong Kong lebih baik dari pada yang ada di Indonesia untuk saat ini," ucap Sudaryatmo.

Besarnya pengaduan ini, menurut Sudaryatmo, dikarenakan industri fintech yang berkembang lebih cepat dari regulasi yang ada, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fintech ilegal dan legal.

"Dalam regulasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan fintech hanya mengakses microphone, foto, dan lokasi saja. Tetapi faktanya cara kerjanya fintech ilegal dan legal ternyata sama," ujar Sudaryatmo.

Ia menambahkan, hal ini menjadi tantangan bagi OJK yang tidak mudah dalam perlindungan konsumen. Karena fintech yang terdaftar dan berizin belum tentu ada perlindungan, apalagi yang ilegal.

Sementara itu Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing menyebutkan, hal yang menjadi masalah bagi OJK menangani fintech ilegal, dikarenakan fintech ini menggunakan server luar negeri yang sulit diketahui keberadaannya.

"Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan melakukan pemblokiran terhadap fintech dengan status ilegal. Mulai dari aplikasinya dan website," ucap Tongam.

Tongam mengatakan, selain bekerjasama dengan Kemenkominfo, OJK juga bekerja sama dengan google agar dapat mendektsi fintech ilegal lebih dini.

Untuk fintech ilegal yang memiliki server di luar negeri OJK melaporkan kasus terkait kepada pihak kepolisisan, karena OJK sendiri hanya bertugas untuk memutus akses masyarakat terhadap fintech ilegal.

"OJK saat ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai fintech ilegal, dan melakukan pemblokiran aplikasi serta memberikan himbauan kepada perbankan agar tidak melakukan kerja sama dengan fintech ilegal," kata Tongam.

"OJK juga juga sudah mengeluarkan Perturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016, untuk menata fintech landing," lanjutnya.

Meski OJK sudah mengeluarkan (POJK) nomor 77 tahun 2016. Tetapi saat ini masih ada fintech yang belum menunjukkan nomor registrasi izin dari OJK, beberapa aplikasi fintech hanya sekedar menuliskan bahwa aplikasi ini diawasi oleh lembaga OJK.

Pada aplikasi Google Play Store, hanya aplikasi JULO yang menunjukan nomor registrasi izin dari OJK.

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved