Soal Pengadaan Lem Aibon Senilai Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Disdik DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh mengatakan, penyusunan anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah di ibu kota.

"Kami di Disdik selalu ingin memastikan bahwa penyusunan anggaran yang dilalukan masing-masing sekolah harus dilakukan sesuai kebutuhan," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

"Proses (penyusunan anggaran) melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kepala Sekolah, para Wakil Kepsek, hingga para guru juga harus terlibat sehingga betul-betul sesuai perhitungan dan semua juga tahu termasuk para orang tua murid," tandasnya.

Pernyataan Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentunya sangat bertolak belakang dengan sejumlah temuan anggaran yang diungkap oleh PSI.

• Narkoba Jadi Barang Bukti Terbanyak yang Dimusnahkan Kejari Jakarta Barat

• PSI Sebut Anggaran Pengadaan Pulpen Capai Rp 124 Miliar, Kasudisdik Jaktim: Saya Nggak Ingat Datanya

Di mana salah satu anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana sempat mengungkap anggaran pengadaan lem aibon yang menelan biaya hingga Rp 82 miliar.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.

Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.

"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya.

Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Dionisius Arya Bima Suci)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Klaim Anggaran 2020 yang Diajukan Telah Sesuai Perhitungan

Kata PSI DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti Pemprov DKI yang kembali menghilangkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di website resmi milik mereka (apbd.jakarta.go.id).

Padahal, dokumen tersebut sempat diunggah dan masyarakat dapat melihat besaran anggaran yang usulkan untuk APBD 2020.

William pun turut mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang baru menyerahkan data terkait dokumen anggaran level komponen pada saat rapat anggaran berlangsung.

"PSI sudah minta secara resmi untuk APBD 2020 yang rincian itu dibuka dari awal Agustus. Tapi di rapat komisi, eksekutif tidak menyediakan data dua sampai tiga hari sebelumnya, mereka baru bawa data hari H," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Hal ini pun disebut William, menyulitkan para anggota dewan untuk melihat secara detail besaran anggaran diajukan.

"Kami anggota DPRD diekspektasikan untuk mengkritisi, membahas anggaran secara komprehensif, tapi datanya baru dikasih hari H," kata William.

"Bagaimana kita bisa bahas APBD Rp 89 triliun kalau datanya baru datang H. Jadi ekspektasi pembahasan apa yang eksekutif mau?" tambahnya. (Dionisius Arya Bima Suci)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Dokumen Anggaran Lenyap dari Website Pemrov DKI, PSI: Sempat Diunggah, Sore Langsung Ditutup