Banjir di Jakarta

Rumah Bamsoet di Kemang Kebanjiran: Musibah Tak Kenal Status Sosial

Di rumah tersebut, ketinggian air mencapai hampir sepinggang orang dewasa dan juga merendam berbagai kendaraan bermotor yang ada.

Rumah Bamsoet di Kemang Kebanjiran: Musibah Tak Kenal Status Sosial
Tribunnews.com/ Reza Deni
Jelang malam, banjir masih merendam wilayah Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2020). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Jabodetabek tak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan.

Musibah datang tanpa memilah dan memilih menimpa siapa. Dari rakyat, tokoh publik, artis hingga pejabat bisa turut menjadi korban.

Bamsoet mengungkapkan, rumahnya di kawasan Kemang yang dihuni putranya, Dimas Soesatyo -- anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir.

Baca: Staf Ahli Menteri PUPR Sebut Anies Ingin Naturalisasi Bukan Normalisasi: Tidak Mungkin Bisa!

Di rumah tersebut, ketinggian air mencapai hampir sepinggang orang dewasa dan juga merendam berbagai kendaraan bermotor yang ada.

"Musibah banjir diawal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi," ujar Bamsoet menanggapi rumahnya yang ikut menjadi korban banjir, Jumat (3/1/20).

Baca: Jumlah Pengungsi di Jakarta Kian Berkurang, Dari 31 Ribu Kini Tinggal 12 Ribu Jiwa

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.

"Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah."

"Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat. Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat," kata Bamsoet tegas.

Bamsoet mengaku tak ingin nantinya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Bahkan, jika perlu, apabila ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat agar rakyat bisa langsung memberikan penilaian.

"Berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang. Tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong."

"Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa," pungkas Bamsoet.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved