Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Massa Buruh Gelar Aksi di DPR

Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa (unras) menuntut agar Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibatalkan oleh DPR RI.

Lucius Genik
Massa buruh menggelar unjuk rasa menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa (unras) menuntut agar Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibatalkan oleh DPR RI.

Aksi unras oleh massa buruh yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Baca: Tolak Omnibus Law, KSPI Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Jika Tak Akomodir Kepentingan Buruh

Pantauan tribunnews.com sejak pukul 11:00-13:00, massa buruh masih bertahan meski hujan terus mengguyur lokasi unjuk rasa.

Memang aktivitas orasi tidak lagi digelar sejak hujan mulai turun, namun massa buruh masih semangat mengingat tuntutan ini merupakan satu hal yang diperlukan dalam melawan ketidakadilan.

Ketua Bidang Politik DPP Serikat Pekerja Nasional Indonesia Puji Santoso mengatakan kegiatan buruh hari ini tidak jauh dari persoalan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pihaknya menilai ada ketidakjujuran pemerintah dalam proses pembuatan draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang ada di Omnibus Law tersebut.

"Ketidakjujuran itu adalah sampai saat ini mereka tidak mau membuka draft kajian dan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja," katanya di sela aksi unjuk rasa.

Ia menilai, tidak mungkin tidak ada draft RUU Cipta Lapangan Kerja, sedangkan pada Kamis minggu lalu, sudah terjadi rapat dengar pendapat umum di Komisi IX DPR RI.

Rapat tersebut dilakukan guna menimbang beberapa elemen dari serikat pekerja maupun dari asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan rumah sakit swasta di semua daerah yang ada di Indonesia.

"Harusnya mengenai rancangan ini harus lebih transparan," tandas Puji Santoso tegas.

Puji Santoso menambahkan, dalam aksi unras menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sebanyak 15 ribu turun ke jalan.

Namun demikian, jumlah tersebut barulah catatan sementara karena sampai saat ini massa buruh masih berdatangan.

"Tercatat sementara ini massa yang turun ke jalan 15 ribu, tapi belum tahu kalau ada penambahan massa karena sampai siang tadi ada penambahan massa buruh," katanya.

Berita Populer
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved