Jakarta Kebanjiran, PSI Sebut Program Antisipasi Banjir Anies Jalan di Tempat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah wilayah di Jakarta kembali direndam banjir setelah diguyur hujan lebat pada Minggu (23/2/2020) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun kembali menuai kritik lantaran program antisipasi banjirnya belum terlihat maksimal.

Baca: Kurang Antisipasi Sebabkan Jakarta Banjir, DPRD: Penyakit Datang Baru Gerak, Nggak Selesai Bos

“Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. 3 tahun terbuang percuma,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian dalam keterangannya, Minggu.

Menurut data Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 (normal).

“Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Wilayah-wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang biasanya aman tapi hari ini justru mengalami banjir. Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat,” ucap anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI ini.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan, Gubernur Anies Baswedan mewarisi anggaran yang sangat besar.

Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD mencapai Rp 258 triliun.

“Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” tutur Justin.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan, anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun.

Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.

Baca: FAKTA RSCM Jakarta Pusat Kebanjiran: Penyebab hingga Sejumlah Alat Medis Rusak setelah Terendam

Sementara itu, anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun.

“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir. Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” pungkasnya.

10 ribu warga jadi korban banjir

DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan dengan curah hujan cukup tinggi pada Minggu (23/2/2020) malam hingga Senin (24/2/2020) dini hari.