Virus Corona

Pemkot Depok Dianggap Lelet dan Tak Transparan, Warga Inisiatif Bikin Petisi Bunyinya Begini

Kota Depok merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Ibukota DKI Jakarta yang sejauh ini merupakan episentrum wabah Covid-19 di Indonesia.

Pemkot Depok Dianggap Lelet dan Tak Transparan, Warga Inisiatif Bikin Petisi Bunyinya Begini
DOK.
Produksi wastafel portabel mandiri di Rumah Tanpa Jendela (RTJ) Margonda oleh komunitas warga yang tergabung dalam #depoklawancorona. 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Warga Kota Depok, Jawa Barat, yang tergabung dalam aksi swadaya #depoklawancorona tak sabar dengan sikap sangat lamban dan tidak transparannya Pemerintah Kota Depok dalam menanganani dan mencegah penyebaran Covid-19.

Sahat Farida Berlian, juru bicara  aksi swadaya #depoklawancorona menyatakan, Pemkot Depok beserta Gugus Tugas Covid-19 tidak mempunyai rencana aksi yang jelas.

Padahal faktanya, Kota Depok merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Ibukota DKI Jakarta yang sejauh ini merupakan episentrum wabah Covid-19 di Indonesia.

"Kota Depok merupakan kluster pertama dari pasien positif Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 lalu," ujarnya.

Seiring dengan wabah Covid-19 itu, Pemkot Depok memang telah mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas atau jaga jarak fisik antar orang.

Jika mengacu pada regulasi, Pemkot Depok menerbitkan SK Walikota Depok No. 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kota Depok, selama periode 18 Maret s.d 29 Mei 2020 (selama 73 hari).

Sahat menjelaskan, kebijakan tersebut memberikan wewenang sekaligus kewajiban bagi Pemerintah Kota Depok lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Depok untuk segera menyusun rencana aksi dan penggunaan anggaran terkait pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

Gugus Tugas ini dibentuk berdasarkan SK No. 433/133-Huk/Dinkes tentang Siaga Intensif Corona Virus Disease (Covid-19).

Terkait anggaran, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pemkot Depok telah meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pemkot Depok juga memiliki anggaran penanggulangan bencana yang mencapai Rp40 miliar sebagaimana diutarakan Walikota pada Februari lalu," ujar Sahat.

Halaman
1234
Penulis: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved