PSBB di Jakarta Berlaku Mulai 10 April, Anies Baswedan: Ada Prinsip yang Kami Tegakkan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan akan mulai memberlakukan PSBB di Ibu Kota pada Jumat, 10 April 2020 mendatang.

Ia menuturkan terdapat beberapa prinsip yang akan ditegakkan Pemprov DKI Jakarta dalam pembatasan tersebut.

Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi persnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4/2020) malam.

"Ada beberapa prinsip yang akan kami tegakan dalam pembatasan ini," ujarnya yang dikutip dari siaran langsung Kompas TV.

Di antaranya yakni kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di rumah dan seluruh tempat wisata akan ditutup.

"Pada intinya kegiatan belajar akan terus dilakukan di rumah seperti kemarin," kata Anies.

"Selanjutnya seluruh fasilitas umum tutup baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun punya masyarakat," imbuhnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan membatasi kegiatan sosial budaya serta meniadakan kegiatan perayaan.

"Pernikahan tidak dilarang tapi harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi resepsi ditiadakan begitu juga kegiatan perayaan lainnya," tegasnya.

Anies berharap masyarakat Jakarta dapat menaati pembatasan sosial berskala besar ini.

Mengingat dalam pelaksanannya pemerintah DKI akan menyusun peraturan yang mengikat bagi warganya.

Karena komponen utama yang diterapkan dalam PSBB ini adalah penegakan.

"Bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10 April, utamanya adalah pada komponen penegakan," kata Anies.

Baca: Pandemi Corona Bikin Emosi, Bek Persita Tangerang Pilih Pergi Memancing ke Laut

Baca: Beginilah Suara Virus Corona, Ilmuwan Amerika Ubah jadi Lantunan Musik

"Oleh karena itu akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat pada warga untuk mengikuti," imbuhnya.

"Jadi kami berharap pembatasan nantinya dapat ditaati," ujarnya.

Anies juga mengatakan PSBB ini sekaligus dapat menjadi pesan bagi semua, bahwa ketaatan dalam membatasi interaksi akan sangat mempengaruhi kemampuan dalam memngendalikan penyebaran Covid-19.

Achmad Yurianto Ungkap Manfaat Penerapan PSBB dalam Atasi Covid-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengungkapkan manfaat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Yuri saat memberikan keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Sebelumnya Yuri menyinggung terkait keputusan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto yang menyetujui pemberian PSBB di wilayah DKI Jakarta.

"Beberapa saat yang lalu Menkes baru saja menyetujui berlakunya PSBB di wilayah daerah khusus ibu kota," ujarnya dikutip dari YouTube Kompas tv. Selasa (7/4/2020).

"Artinya ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan imbauan pemerintah untuk tetap belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah," imbuhnya.

Lebih lanjut Yuri mengungkapkan penerapan PSBB di suatu daerah ini dapat secara efektif untuk mencegah terjadinya keramaian atau perkumpulan masyarakat.

"Akan banyak yang nanti bisa kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan PSBB ini," tegasnya.

"Di antaranya yakni kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang, baik dalam konteks untuk alasan kesenian, budaya maupun alasan pertandingan olahraga dan sebagainya," jelasnya.

Kemudian Dirjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini meminta PSBB dipahami sebagai upaya pemerintah dalam membatasi mobilitas sosial setiap orang.

Menurutnya PSBB dinilai sangat penting karena dapat melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang mulai meluas di tanah air ini.

Namun tentunya apabila kebijakan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan disiplin. 

"Adapun tujuan dari PSBB adalah untuk memberikan jaminan bahwa rantai penuluran Covid-19 bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama dan disiplin dalam mematuhinya," jelasnya.

Baca: BREAKING NEWS - PSBB DKI Jakarta, Anies: Akan Disusun Peraturan yang Mengikat

Diberitakan sebelumnya, Menkes Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta dalam rangka menangani pandemi Covid-19 pada Senin (6/4/2020).

Dikutip dari Setkab.go.id PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Adapun wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah yang terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit, dalam hal ini Covid-19, menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya)