Pemprov DKI Diusulkan Beri BLT Ketimbang Bansos

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi A DPRD DKI usul kepada Pemprov supaya bantuan sosial bagi warga terdampak PSBB diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota Komisi A Mujiyono mengatakan paket bansos dalam bentuk pangan senilai Rp149.500 punya sejumlah kelemahan. Utamanya dalam penyalurannya. Prosesnya terlambat dari jadwal yang dibuat.

Misalnya, distribusi paket bansos terjadwal tanggal 18 April tapi terpaksa diundur hingga 24 April.

Pemicunya adalah kendala penyediaan pangan. Kemudian paket datang ke lokasi namun hari sudah larut sehingga pihak RW setempat meminta pengiriman dilakukan keesokan harinya.

Baca: Maksud Hati Bantu Warga Terdampak Corona dengan Beli Sembako Rp 18 Juta, Ummi Malah Berakhir Ditipu

Baca: Curhat Mensos yang Sibuk Urusi Bansos Covid-19, Balas Pesan Hingga Jam 1 Dini Hari

Baca: Perangkat Desa Diminta Transparan soal Data Warga Penerima Bansos

"Perlu kiranya Pemprov DKI melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19 dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan Iangsung dalam bentuk BLT atau uang tunai," ucap Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).

Penyaluran BLT disebut punya keuntungan. Diantaranya pemda terhindar dari kesulitan penyediaan bahan pangan secara langsung. Biaya untuk distribusi dan pengemasan juga dapat dihemat sehingga memaksimalkan bantuan yang diterima masyarakat.

Bukan cuma itu, kebutuhan warga yang berbeda - beda juga disebut jadi satu alasan penyaluran BLT lebih relevan ketimbang paket bansos. Sebab dengan bantuan uang tunai, mereka bisa menentukan prioritas kebutuhannya masing - masing.

Hal itu bisa berdampak positif pada jual beli pada warung - warung kecil di tengah masyarakat.

"Warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19," ungkap dia.