Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Harmonis Urus Bansos DKI Jakarta, Pengamat: Rakyat Makin Menderita
Jeirry Sumampow, hubungan yang kurang baik, bahkan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendalanya: Rakyat makin menderita.
Penulis:
Siti Nurjannah Wulandari
Editor:
Pravitri Retno W
lihat foto
Terlihat pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta, khususnya terkait bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan pemerintah pusat seiring keputusan PSBB.
Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta awalnya menyebut akan lepas tangan soal pembiayaan bansos untuk warga DKI Jakarta.
Akhirnya Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengungkap jika dana bansos akan ditanggung pemerintah pusat dalam bentuk sembako dan BLT.
Walaupun anggaran awal diproyeksikan di pemerintah daerah.
Berdasarkan rilis yang diterima Tribunnews, data warga miskin di Jakarta 3,7 juta orang.
Kemudian sempat berubah menjadi 2,3 juta orang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta.
Dan pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan bagi 2,5 juta sisanya.
Polemik pemberian bansos di DKI Jakarta masih belum terurai.
Data menyebut per 14 Mei 2020, anggaran covid-19 dalam pos belanja tidak terduga mencapai Rp 897,2 miliar sudah terealisasi Rp 890,9 miliar atau 99, 30%.
Lalu bagaimana Pemprov DKI dapat membiayai pencegahan covid-19, termasuk untuk bantuan sosial?
Apakah Pemprov DKI memang kehabisan dana dan hanya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi kendala utamanya?
(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari)
