Breaking News:

Anggota DPRD DKI Usul Perubahan Perda Zonasi Perhatikan Keberadaan Tempat Ibadah dan Sekolah

Lukmanul Hakim mengusulkan kepada Pemprov DKI agar rancangan perubahan zonasi di ibu kota berpihak pada keberadaan rumah ibadah dan sekolah.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Ilustrasi: Warga beraktivitas di ruang terbuka hijau (RTH) Dukuh Atas, Sudirman, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sedang membahas tiga rancang aturan Perda Tata Ruang di ibu kota.

Ketiga rancang aturan Perda itu antara lain Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Raperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mengusulkan kepada Pemprov DKI agar rancangan perubahan zonasi di ibu kota berpihak pada keberadaan rumah ibadah dan sekolah.

Baca juga: Renault Buka Tiga Dealer Baru di Jakarta dan Tangerang

Sebab menurutnya, pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu jadi salah satu perhatian sejak awal. Sehingga keberadaannya tidak lagi masuk kategori pelanggaran zona pembangunan.

"Realitanya sudah banyak tempat ibadah dan sekolah yang berdiri di RTH. Tinggal ke depan kita pikirkan supaya keberadaannya jangan dianggap melanggar aturan. Ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi warga sekitar yang membutuhkan fasilitas tersebut," kata Lukman kepada wartawan, Kamis (4/3/2020).

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Wujudkan Clean Governance Program JKN-KIS

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyadari bahwa RTH memang penting untuk area resapan pengendalian banjir.

Baca juga: Jelang Piala Menpora 2021, Persija Jakarta Resmi Pinjamkan Gelandangnya ke Persela Lamongan

Tapi di sisi lain masyarakat juga dihadapkan realita terbatasnya lahan untuk membangun fasilitas umum.

Sehingga ia berharap pihak eksekutif dapat memberi kelonggaran bagi pendirian fasilitas yang bersifat sosial dan jadi kebutuhan banyak orang.

"Saya kira perlu juga Pemprov DKI memberi kelonggaran mendirikan fasum di RTH. Asal memang mendesak, dan diperhatikan betul porsi penggunaan RTH-nya," kata dia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved