Melihat dari Dekat Lokasi Rumah DP 0 Rupiah di Munjul yang Sedang Diusut KPK
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Anak buah Anies Baswedan ini pun menyebut, proses pembangunan rumah dp nol yang saat ini tengah dikerjakan di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur tak mengalami kendala berarti dan menyebut sedang konstruksi.
Kendati begitu, laporan adanya kerusukan di rumah warga rupanya sudah dilaporkan.
Meski bukan kerusakan fatal, namun sejumlah warga sudah melaporkan hal tersebut ke LMK.
"Kerusakan secara teknis, bukan karena bored pile, kecuali paku bumi. Ada laporan memang yang ke saya. Pak ini saya jadi bocor, (tembok) jadi retak," katanya kepada TribunJakarta.com, Selasa (9/3/2021).
Namun pihaknya memastikan bila kerusakan yang dilaporkan telah diperbaiki oleh pihak pembangun.
"Ya kita sebelum pembangunan dilakukan analisa, semua sekeliling rumah warga difotoin, diinventarisin. Baru mulai jalan kalaupun ada kerusakan baru diperbaiki. Sejauh ini ada beberapa. Tapi sudah diganti dan diperbaiki," ungkapnya.
Untuk diketahui, pada Kamis (12/12/2020) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan program hunian Samawa atau Rumah DP 0 Rupiah di lokasi tersebut.
Ground breaking tersebut merupakan simbolis atau tanda dari dimulainya pembangunan rumah DP 0 Rupiah tahap dua, yang rencananya akan dibangun selama kurun waktu kurang lebih 18 bulan dan ditargetkan selesai pada 2021 mendatang.
Dibangun di atas luas lahan seluas 2,9 hektar di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur.
Respon PD Pembangunan Sarana Jaya
PD Pembangunan Sarana Jaya belum mau membuka data progres pembangunan proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 di lahan yang berada di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Pembelian lahan itu kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu. Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
BUMD itu berperan antara lain merealisasikan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu pembangunan rusunami dengan sistem pembayaran DP Rp 0.
"Mohon maaf, kami belum bisa memberikan banyak penjelasan kepada teman-teman media," kata Humas Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (9/3/2021).
Yulianita mengatakan, Sarana Jaya saat ini masih menunggu hasil penyidikan KPK mengenai kasus yang berkaitan dengan pembelian lahan tersebut.
