Risma Temukan Pungli Bansos di Kota Tangerang, Ini Kata Wali Kota Arief

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan pungutan liar Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Risma secara diam-diam blusukan di perkampungan kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang untuk memeriksa penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial, Rabu (28/7/2021).

Lalu bagaimana tanggapan pemerintah Kota Tangerang?

Pemerintah Kota Tangerang tidak akan mentolerir apabila ada oknum baik di tingkat RT RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara Pemkot Tangerang yang melakukan perbuatan pungutan liar kepada masyarakat.

Terutama dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Tangerang.

Baca juga: Geram Dengar Curhat Ibu-ibu Bansos-nya Dipotong, Risma: Ayo Sebut Namanya Siapa, Ada Polisi di Sini

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi atas tindakan pungutan liar di Kota Tangerang.

Mau dari pihak manapun terkait bantuan sosial termasuk pendamping PKH.

"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut silakan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut," ujar Arief yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

"Apapun jenis bantuannya baik BST, BPNT maupun PKH, jika mengalami pungli silakan laporkan," tambah dia lagi.

Pemkot Tangerang pun menggandeng Polres Metro Tangerang Kota dan Kejari Kota Tangerang untuk mengusut kasus ini.

Tentu untuk menindak tegas para pelaku pungli yang merugikan masyarakat khususnya penerima bansos.

"Silakan dilaporkan dan akan ditindak dengan tegas," pungkas Arief.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.

Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.

Saat Risma tanya seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.

"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)

"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya.

Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT.

Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," pintanya.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya, kalau kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya," kata Risma.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Mensos Risma Bongkar Praktik Pungli Bansos di Kota Tangerang, Ini Tanggapan Wali Kota