Eks Kader PSI Kritik Viani Limardi, Anggota DPRD Jakarta yang Protes saat Kena Razia Ganjil-Genap
Eks kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Charlie Wijaya, mengritik Viani Limardi, anggota DPRD DKI Jakarta yang protes saat terjaring razia gage.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Eks kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Charlie Wijaya, mengritik Viani Limardi, anggota DPRD DKI Jakarta yang protes saat dirinya terjaring razia aturan ganjil-genap (Gage) beberapa waktu lalu.
Charlie menilai, tidak semestinya anggota dewan minta diistimewakan dalam aturan ganjil-genap.
"Jangan sementang dewan, maunya diistimewakan," ungkap Charlie kepada Tribunnews, Sabtu (14/8/2021).

Pria yang sempat disorot saat melaporkan komika Bintang Emon ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu menilai statemen Viani yang menyebut aturan Gage adalah produk DPRD tidaklah tepat.
"Aturan tersebut merupakan produk dari Kepolisian, bukan produk anggota dewan sesuai yang sudah disebutkan," ungkapnya.
Baca juga: Harta Kekayaan Viani Limardi, Anggota DPRD Jakarta yang Protes karena Terjaring Razia, Capai Rp27 M
Menurut Charlie, aturan itu semestinya diaati.
"Semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Anggota DPRD harus menaati aturan yang ada demi kebaikan bersama," ujarnya.
Terjaring Razia
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Viani tak terima karena dilarang melintas di Gatot Subroto, ruas jalan yang diterapkan aturan ganjil-genap, Kamis lalu.
Diketahui, Viani saat mengendarai mobil berpelat nomor ganjil dengan huruf belakang RFT.
"Nanti saya akan protes, saya yang bikin aturannya," kata Viani dalam rekaman suara, Kamis (12/8/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Wagub DKI Jakarta: Pejabat Juga Harus Patuh dan Taati Aturan Ganjil-Genap Kendaraan
Saat diwawancara, Viani mengaku keberatan dengan aturan ganjil-genap yang dinilainya tak jelas dan berganti-ganti.
"Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh (lewat)."
"Sekarang saya tugas jam 9 vaksin di Penjaringan terus kita nggak bisa lewat seperti ini kenapa?" ujarnya.
Kendati merasa keberatan, Viani membantah dirinya tak setuju dengan aturan tersebut.
Hanya saja, katanya, aturan ganjil-genap yang diterapkan tak jelas.
"Bukan nggak terima, ini nggak jelas aturannya, saya akan perjelas nanti," pungkasnya.
Baca juga: SOSOK Viani Limardi, Anggota DPRD Jakarta yang Protes karena Mobilnya Terjaring Razia Ganjil-Genap
PSI Beri Teguran
Sementara itu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI buka suara soal kadernya, Viani Limardi, yang terlibat cekcok dengan petugas polisi saat terjaring razia ganjil-genap.
Dilansir KompasTV, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, mengatakan pihaknya telah menegur Viani.
Michael menilai arogansi Viani telah menodai etika seorang pejabat negara.
Ia pun meminta maaf atas sikap Viani tersebut.
"Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," ujar Michael dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Baca juga: Aturan Ganjil Genap di Jakarta Tuai Kritik, Dinilai Terlalu Longgarkan Mobilitas Warga
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para anggota PSI untuk tetap menaati peraturan yang berlaku.
Terlebih, aturan itu menjadi bagian dari penanganan Covid-19.
"Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan," pungkasnya.
Tak hanya dari partainya, Viani juga mendapat teguran dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik.
Mengutip Kompas.com, Taufik menyayangkan sikap Viani.
Baca juga: Politisi PSI Adu Mulut dengan Polisi Tak Terima Mobilnya Diberhentikan Karena Langgar Ganjil-Genap
Ia mengatakan tidak seharusnya wakil rakyat diistimewakan atau kebal aturan ganjil-genap.
"Saya kira anggota DPRD harus taat dengan aturan, enggak boleh arogan, aturan itu (ganjil genap) enggak ada keistimewaan (untuk anggota DPRD) itu," ujarnya, Kamis.
Taufik menambahkan, pihaknya akan memproses jika memang ada laporan pada Badan Kehormatn (BK) terkait sikap Viani.
"Kalau ada yang laporin ke BK (Badan Kehormatan). Saya kira mestinya kalau ada laporan, BK akan panggil," tandasnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Pravitri Retno W, Kompas.com/Singgih Wiryono, KompasTV/Johannes Mangihot)