Analis Intelijen: Demonstrasi Berisiko, Semua Pihak Diminta Cegah Hal Terburuk

TRIBUNNEWS.COM - Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencegah terjadinya hal-hal buruk dalam penanganan demonstrasi, menyusul meninggalnya seorang pengemudi ojek online dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin.

“Kita semua prihatin dan berbela sungkawa atas meninggalnya salah satu pengemudi ojek online dalam demonstrasi kemarin. Kita semua menyesalkan kejadian tersebut,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini. 

Simon menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri sehingga situasi tetap kondusif.

Bagaimanapun transisi demokrasi yang sedang kita jalani saat ini membutuhkan pengawalan dari seluruh elemen dengan cara yang lebih sehat dan produktif. 

Dalam penanganan demonstrasi semua kemungkinan dapat terjadi, “tapi sebisa mungkin kita mencegah terjadinya hal yang paling buruk karena masa depan bangsa ini masih panjang, saya berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Simon. 

Simon mengapresiasi langkah cepat Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang langsung mendatangi dan menyampaikan permintaan maaf serta berbelasungkawa kepada keluarga korban.  

“Peristiwa ini cukup meninggalkan luka di hati semua pihak. Sudah seharusnya kita semua berupaya agar kejadian ini tidak berlanjut, apalagi berulang,” kata Simon. 

“Kita mendukung langkah Polri yang melakukan penyelidikan secara cepat. Kami berharap, Polri dapat melakukan proses penanganan ini secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga publik dapat mengikuti perkembangannya” kata Simon.  

Dari peristiwa ini, banyak pelajaran yang dapat diambil oleh Polri agar tidak lagi terjadi hal serupa di masa yang akan datang.

Sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam hal keamanan nasional,sudah seharusnya Polri berusaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tidak berhenti pada langkah-langkah yang sifatnya penanganan kasus seperti sekarang ini, tapi juga perlu perbaikan sistemik di internal tubuh Polri agar dapat melayani masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Simon. 

“Mari kita jaga perdamaian yang sudah kita capai ini dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya demi keberlangsungan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” pungkas Simon.

Untuk diketahui, aksi dimulai pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sejak pukul 09.30 WIB.

Massa berasal dari berbagai lapisan masyarakat—pengemudi ojek online, pelajar, influencer, pedagang, aktivis, hingga ibu rumah tangga.

Tuntutan utama berupa penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.