Breaking News:

Formula E

Soal Pencopotan Petinggi Jakpro, Ini Komentar Politisi PSI

Menurutnya interpelasi Formula E berubah menjadi politis karena adanya pencopotan pejabat yang bertanggung jawab langsung

Editor: Hendra Gunawan
istimewa
Dskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta khawatir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Ahmad Firdaus ikut diganti oleh Gubernur Anies Baswedan demi tujuan memuluskan pelaksanaan Formula E.

Diketahui saat ini dua fraksi DPRD DKI yakni PDI Perjuangan dan PSI tengah mengajukan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan untuk mempertanyakan detail penyelenggaraan Formula E, termasuk penggunaan dana yang bersumber dari APBD DKI.

Namun ketika PDIP dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi, tak lama berselang Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto yang telah menjabat sejak 2018 dan punya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Formula E justru dicopot.

Baca juga: Gerindra: PSI dan PDIP Ajukan Interpelasi ke Anies Karena Ingin Gagalkan Formula E

"Ada pergantian Dirut Jakpro, kemudian mundurnya Project Manager Jakpro. Nah yang kami takutkan, jangan sampai nanti ada pergantian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021).

"Karena orang - orang yang mengikuti prosesnya dan harusnya bertanggung jawab ini, tanda kutip seolah - olah 'diamankan'," tegas Anggara.

Menurutnya interpelasi Formula E berubah menjadi politis karena adanya pencopotan pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan ajang balap mobil listrik tersebut.

Baca juga: PDI-P Ungkap Ada Fraksi yang Ancam Pecat Anggotanya Jika Ikut Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Ditambah lagi kata Anggara, terjadi pertemuan 7 fraksi yakni Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat, di rumah dinas Gubernur DKI. Pertemuan tersebut tak mengajak 2 fraksi pengusul interpelasi, PSI dan PDIP.

"Jadi sangat politis ketika di hari kita interpelasi, ada pertemuan 7 fraksi tanpa kami," ungkap dia.

"Kami kan mau bertanya, mau mempertanggung jawabkan ini. Itu jadi sangat politis menurut saya, padahal semangatnya substansi, tidak cari sensasi," tegas Anggara.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved