Banjir Polemik, Apakah Anies Baswedan Masih Ngotot Ada Pergantian Nama Jalan Gelombang II ?

Pergantian 22 nama jalan tuai polemik, apakah Gubernur DKI Anies Baswedan tetap akan melanjutkan pergantian nama jalan gelombang kedua ?

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Jalan H. Bokir bin Dji’un dijadikan sebagai nama jalan untuk sebagian ruas Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur. Hingga kini pergantian nama jalan jadi polemik, bagaimana dengan rencana Anies Baswedan soal pergantian nama jalan gelombang kedua ? 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan masih ada banyak jalan yang akan diubah namanya menjadi nama tokoh Betawi.

Untuk sementara ini baru 22 nama jalan yang diganti jadi nama tokoh Betawi.

"Ini (pergantian nama jalan) tidak selesai di sini. Ini gelombang pertama, nanti kami akan teruskan sampai tuntas," ucap Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (27/6/2022).

Anies Baswedan menyebut, keputusan pergantian nama diambil sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah melestarikan kebudayaan Betawi.

Dengan demikian, nama para tokoh Betawi itu akan tetap selalu dikenang dan jasanya tak dilupakan oleh generasi penerus bangsa.

Lantas apakah bakal ada pergantian nama jalan gelombang kedua ?

Sementara hingga saat ini pergantian 22 nama jalan gelombang 1 terus menuai polemik hingga muncul spanduk penolakan dari sejumlah warga.

PDIP Pertanyakan Motif Anies Baswedan Ngotot Lanjutkan Pergantian Nama Jalan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI Jakarta lakukan evaluasi terkait pergantian nama jalan.

Hal ini menyusul polemik pergantian nama jalan yang terus bergulir di tengah masyarakat.

Kemudian diperkeruh dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan pergantian jalan di Jakarta bakal berlanjut.

"Ya sepakat (ada evaluasi), karena 22 nama belum kelar apalagi mau ditambah. Makanya apa sih motif apa sih pergantian nama itu? apakah hanya sebatas motifnya ingin memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Jakarta? apakah sekedar itu? Maka kajian menjadi penting," ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/7/2022).

Adapun alasan kajian ulang terkait hal ini, di antaranya terkait dengan sosialisasi kepada warga yang terdampak.

Sehingga penolakan seperti ini tak muncul, bila sosialisasi telah berjalan baik.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved