Pensiunan PT Pos Demo ke Istana dan DPR 3 Juni, Ini Tuntutannya

Pensiunan PT Pos Demo ke Istana dan DPR 3 Juni, Ini Tuntutannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pensiunan PT Pos Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). 

Dalam aksi ini, mereka menyampaikan dua tuntutan utama.

Sekitar 3.000 orang dari wilayah Jabodetabek dijadwalkan ikut dalam aksi yang menyuarakan tuntutan mereka.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan para pensiunan.

Tuntutan pertama adalah pembatalan penghapusan tunjangan bagi pensiunan PT Pos Indonesia.

Menurut Iqbal, Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka adalah hak yang diperoleh dari kerja keras selama puluhan tahun.

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal, Sabtu (31/5/2025).

Tuntutan kedua, mereka meminta agar sistem kemitraan dihapus dari PT Pos Indonesia. Sistem ini dinilai hanya menjadi alasan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan hak normatif kepada para pekerja.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” ujar Iqbal.

Peserta aksi ini juga menolak sistem outsourcing dan sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Menurut Iqbal, sistem KRIS dikhawatirkan memperburuk layanan karena antrean rawat inap yang makin panjang, terbatasnya ketersediaan kamar, serta potensi kenaikan iuran.

Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan penghapusan outsourcing sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto dalam pidato May Day, 1 Mei lalu, yang menyatakan komitmen untuk mengakhiri praktik outsourcing yang merugikan pekerja.

Baca juga: Cerita Ibu Mahasiswa Trisakti: Izinkan Anaknya Demo Lagi, Walau Pernah Ditangkap Polisi

Demo Pensiunan PT Pos di Bandung

Sebelumnya, ribuan karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (20/5/2025).

Sejumlah orator aksi datang menggunakan mobil komando, sementara peserta lainnya datang dengan sepeda motor dan mobil untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Aparat kepolisian berjaga di halaman Kantor Pos sehingga peserta aksi tidak bisa masuk ke dalam area kantor dan hanya bisa menyampaikan orasi di depan pintu masuk.

“Tuntutan kami minta kembalikan hak kami, ini sangat menyakitkan. Bahkan ada teman kita menangis dan ada seorang janda datang ke kantor tidak punya ongkos, menangis,” kata Koordinator aksi, Heri Purwadi, Selasa (20/5/2025).

Heri menyebutkan sejumlah hak yang tidak diberikan antara lain Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), uang jasa produksi, dan uang ketupat atau THR yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun.

“Uang jasa produksi besarannya satu bulan gaji, kalau uang ketupat Rp 750 ribu. Itu tidak diberikan selama 5 tahun. Ini bukti dzalimnya luar biasa. Kami mohon semua pihak mendesak ganti direksi yang dzalim terhadap kami,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini terjadi karena efisiensi perusahaan, namun menurut para karyawan dan pensiunan, keterpurukan perusahaan seharusnya tidak mengorbankan mereka.

“PT Pos dibesarkan oleh kami yang mengabdi 30 tahun dengan harapan ada kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi ketika kami pensiun, kami disakiti,” ucap Heri.

Menurut Heri, mereka telah berkomunikasi dengan manajemen yang menyatakan keuangan perusahaan baik-baik saja, bahkan mencatatkan keuntungan.

Namun bonus dan hak lainnya tak kunjung dibayarkan.

“Banyak teman-teman minta bonus dibayarkan. Itu ada aturannya, ketika perusahaan untung jasa produksi harus dibayarkan,” katanya.

Dengan aksi ini, peserta menuntut agar direksi mendengarkan suara mereka. Heri mengatakan ada lebih dari 22.000 pensiunan di seluruh Indonesia yang mengalami hal serupa.

“Hari ini kita sepakat teman-teman akan tidur di sini (jika tuntutan tidak dikabulkan). Kami tidak akan pulang karena ada peserta dari Jawa Tengah, Palembang, Padang dan Kalimantan. Diperkirakan ada 1.400 orang,” ujar Heri.