Kamis, 25 September 2025

Peringati Hari Tani Nasional, Petani Bawa 65 Kentungan dan Hasil Bumi Saat Aksi di DPR RI

Berbagai spanduk dan poster tuntutan, massa petani pun membawa kentungan dan hasil bumi saat aksi di depan gedung parlemen.

Editor: Erik S
Tribunnews/Alfarizy
HARI TANI - Petani asal Tasikmalaya, Jawa Barat, mengangkat padi saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Unjuk rasa ini bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2025 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan petani dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025), untuk memperingati Hari Tani Nasional 2025.

Berbagai spanduk dan poster tuntutan, massa petani pun membawa kentungan dan hasil bumi saat aksi di depan gedung parlemen.

Kentungan adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu atau kayu berongga dan dibunyikan dengan cara dipukul untuk memberikan tanda waktu, tanda bahaya, mengumpulkan massa, atau mengirimkan pesan komunikasi jarak jauh lainnya dengan irama yang khas. 

Pantauan Tribunnews, massa aksi membawa 65 kentungan yang dibunyikan bersama sebagai tanda waspada. Jumlah 65 itu melambangkan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. 

Baca juga: Hari Tani Nasional 2025, Sekjen KPA Keluhkan Polisi Hambat Perjalanan Ribuan Petani ke Jakarta

Selain kentungan, para petani juga membawa hasil bumi, mulai dari padi gogo, padi sawah, hingga sayur mayur. 

"Hari Tani Nasional adalah pengingat karena UUPA 1960 sudah berumur 65 tahun, benteng terakhir hukum yang berpihak kepada kaum tani," ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Ia menyoroti kinerja pemerintah yang menurutnya belum sungguh-sungguh menjalankan reforma agraria. 

Dewi juga menekankan janji dalam visi-misi astacita terkait reforma agraria yang belum terlihat implementasinya. 

"Bapak Prabowo menjanjikan reforma agraria untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan, tapi kami belum melihat kesungguhan dari Kabinet Merah Putih," jelasnya.

Dewi pun menambahkan pentingnya perhatian Presiden terhadap kementerian dan aparat terkait agar agenda reforma agraria bisa dijalankan sesuai konstitusi. 

"Kami menghendaki agar ada perhatian Presiden kepada POLRI dan TNI, dan kementerian yang bertanggung jawab agar tanah rakyat dapat diredistribusikan dan konflik agraria diselesaikan," jelasnya. 

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan