Pemprov DKI Kaji Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Pengamat: Harus Kompetitif dengan KRL

Ringkasan Berita:

• Gubernur DKI Pramono Anung memastikan tarif Transjabodetabek akan disesuaikan dari Rp3.500 flat.
• Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai tarif murah tak relevan untuk rute jauh seperti Blok M–Soetta, wajar jika naik Rp10.000–Rp15.000. 
• Namun ia mengingatkan perlunya kajian agar tidak membebani masyarakat, terutama pekerja bandara

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada penyesuaian tarif Transjabodetabek dari semula Rp3.500 flat.

Besaran tarif hasil penyesuaian akan diputuskan dalam waktu dekat. 

Baca juga: Transjabodetabek Terus Diperluas, Mobilitas Warga Kian Mudah

Analisa Pengamat soal Wacana Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

Menanggapi hal ini, pengamat transportasi Deddy Herlambang mengakui tarif flat Rp 3.500 tidak lagi relevan untuk rute jarak jauh seperti Blok M - Bogor dan Blok M - Bandara Soekarno Hatta. Menurutnya, tarif Transjabodetabek rute tersebut setidaknya kompetitif dengan tarif Kereta Rel Listrik (KRL).

"Kalau Rp 3.500 untuk Transjabodetabek itu memang terlalu murah. KRL saja kalau Bogor - Manggarai Rp6.000, Depok - Manggarai Rp5.000. Makanya kalau Rp3.500 sangat-sangat murah. Paling tidak harganya kompetitif dengan KRL," ucap Deddy kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). 

Meski penyesuaian dinilai wajar, Deddy menekankan Pemprov DKI perlu hati - hati dalam menetapkan besaran kenaikan tarif.

Ia mengingatkan perlu adanya kajian mendalam terkait kemauan dan kemampuan membayar masyarakat. Penyesuaian tarif diharapkan dapat mengedepankan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, utamanya para pengguna layanan. 

"Ini sedang krisis ekonomi. BBM naik walaupun Pertalite aman, tapi yang lain naik. Minyak goreng naik, beras naik, jangan sampai kenaikan tarif ini tambah membebani masyarakat. Menurut saya penyesuaian tarif tidak masalah, hanya perlu hati-hati soal penetapan tarif," tutur dia. 

Deddy secara khusus menyoroti rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang saat ini hanya dikenakan tarif Rp3.500. 

Rute ini telah melayani total 77.391 penumpang sejak beroperasi pada 12 Maret 2026, dengan okupansi harian mencapai rata-rata 1.269 penumpang. 

Dengan jarak tempuh sepanjang 65,13 kilometer, tarif Rp 3.500 untuk rute ini menurut Deddy terlampau murah.

Atas dasar itu, ia menilai penyesuaian tarif di angka Rp10.000-15.000 masih wajar dan terjangkau, utamanya bagi mereka yang berpergian ke bandara untuk keperluan penerbangan. 

"Kalau pengguna pesawat, tarif Rp10.000 sampai Rp15.000 masih sangat murah dan terjangkau. Tiket pesawat saja bisa jutaan rupiah, masa feeder ke bandara hanya Rp3.500?" kata Deddy. 

Di sisi lain Deddy mendorong penyesuaian tarif untuk rute Blok M - Bandara Soetta tidak diberlakukan secara seragam kepada seluruh pengguna. 

Pemprov DKI harus mempertimbangkan skema tarif khusus bagi para pekerja bandara yang setiap hari bergantung pada layanan tersebut untuk berangkat dan pulang kerja.

Ia mengingatkan bahwa segmen pengguna layanan Transjabodetabek menuju Bandara Soetta tidak hanya penumpang pesawat, tetapi juga puluhan ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan bandara. Mulai dari pegawai restoran, toko, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

"Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp10.000-Rp15.000 itu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara," ujarnya.

Ia memperkirakan terdapat sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soetta. Sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, untuk bekerja setiap hari.

"Yang kerja di Bandara Soetta itu kurang lebih 50 ribu orang. Bukan pegawai Angkasa Pura saja, tetapi pegawai restoran, toko-toko dan layanan lainnya. Kalau 40 ribu saja mereka menggunakan motor, makanya di sana macet sekali. Ada ribuan orang parkir motor di kawasan bandara," kata Deddy.

Menurut dia, adanya layanan Transjabodetabek ke Bandara Soetta sejatinya dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan, konsumsi bahan bakar, serta risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini cukup tinggi di kawasan tersebut.

"Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara," tuturnya.

Pramono Soal Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan klarifikasi terkait rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan bahwa tidak semua rute akan mengalami kenaikan tarif seperti isu yang beredar sebelumnya.

Menurut Pramono, pemberitaan yang menyebut tarif bisa naik hingga Rp10.000–Rp15.000 tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebut penyesuaian hanya akan diberlakukan pada rute-rute tertentu dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

“Tidak semua rute akan naik seperti itu. Hanya satu atau dua koridor yang mungkin disesuaikan,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).

Pramono menjelaskan sebagian besar koridor Transjabodetabek tetap akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kebijakan tarif, kata dia, tidak akan diberlakukan secara seragam di semua rute.

Ia menegaskan skema tarif Transjabodetabek juga akan tetap diselaraskan dengan layanan TransJakarta, dengan keputusan akhir yang akan diumumkan kemudian.

 Penyesuaian tarif disebut diperlukan pada rute dengan jarak jauh dan biaya operasional tinggi, seperti Blok M–Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa rute menuju Bogor. Faktor tambahan seperti biaya parkir dan operasional turut menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan kebijakan subsidi transportasi tetap berjalan. Saat ini terdapat 15 kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan gratis, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah.

Pramono menyebut kebijakan ini sebagai bentuk subsidi silang agar lebih adil, di mana masyarakat tidak mampu tetap ditanggung pemerintah.

 Pramono juga menanggapi peran daerah penyangga Jakarta. Ia menegaskan Pemprov DKI tidak meminta ikut menanggung subsidi operasional, namun mendorong dukungan dalam bentuk perbaikan fasilitas halte di wilayah masing-masing.

Menurutnya, peningkatan fasilitas akan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar yang menggunakan layanan tersebut.

 Pramono menegaskan tujuan utama penyesuaian tarif bukan sekadar soal harga, melainkan peningkatan kualitas layanan transportasi umum.

Ia menyebut tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah mencapai sekitar 93 persen, namun penggunaan oleh masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

“Yang paling penting bukan sekadar tarif, tapi bagaimana warga lebih nyaman menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

 Meski masih dalam tahap kajian, Pramono memastikan keputusan final terkait besaran tarif baru akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Seluruh kebijakan, lanjutnya, akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta keberlanjutan layanan Transjabodetabek di wilayah Jakarta dan sekitarnya.