Breaking News:
Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Pondok Gontor 2 Klaster Baru Covid-19, Gus Jazil Dorong Rapid Test Santri Gratis

Menurut Wakil Ketua Umum PKB itu, untuk ukuran orangtua santri, melakukan rapid test untuk anaknya disebut tidak mudah dan tidak murah.

MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid kecewa atas sikap Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, yang menyalahkan santri saat kembali ke pondok pesantren di Ponorogo tidak melengkapi diri dengan surat keterangan rapid test.

Jazilul Fawaid memahami aturan di Kota Reog yang mengharuskan para santri yang kembali ke pesantren agar melengkapi diri dengan surat keterangan rapid test.

“Tapi jangan seolah-olah menyalahkan santri, orangtua santri, dan pengasuh pesantren,” ujarnya dari rilis yang diterima Tribunnews, Minggu (12/7/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum PKB itu, untuk ukuran orangtua santri, melakukan rapid test untuk anaknya disebut tidak mudah dan tidak murah.

“Biayanya hampir Rp 400 ribuan per anak,” ungkapnya.

Baca: Setjen MPR dan BSSN Teken MoU Perlindungan Informasi serta Transaksi Elektronik

Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil ini berani mengatakan demikian sebab dirinya tahu dari 3 keponakan yang nyantri di Pesantren Gontor di mana mereka diminta biaya rapid test dan bayar bis rombongan.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu berharap Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak hanya memberi himbauan namun juga harus membantu para santri. Dikatakan semestinya para santri dibantu, disubsidi, bahkan digratiskan dalam masalah rapid test.

Hal demikian disebut Gus Jazil bukan mengada-ada karena di tengah pandemi Covid-19, pendapatan para wali (orangtua) santri menurun.

Di sisi yang lain pengeluaran untuk anaknya bertambah bila adanya kewajiban untuk rapid test dengan biaya sendiri.

“Belum lagi dengan kebutuhan lain seperti buku, seragam, dan uang asrama,” tuturnya.

Baca: Mendes PDTT Digelari Doktor Honoris Kausa, Ini Pesan Jazilul Fawaid


Membantu rapi test kepada para santri diakui oleh Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu sangat mungkin sebab saat ini penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan masih tergolong rendah.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved