Pilkada 2020, Bamsoet: Seluruh Pihak Terkait Perlu Jalankan Protokol Kesehatan
Bamsoet menilai, kesehatan tetap perlu diutamakan di masa seperti saat ini. Pasalnya jangan sampai Pilkada 2020 justru memunculkan klaster baru Covid-
Editor:
Content Writer
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta bakal calon kepala daerah (Cakada), penyelenggara Pilkada, partai politik, para pendukung, dan masyarakat berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Bamsoet menilai, kesehatan tetap perlu diutamakan di masa seperti saat ini. Pasalnya jangan sampai Pilkada 2020 justru memunculkan klaster baru Covid-19.
“Mengingat keselamatan dan kondisi kesehatan seluruh pihak terkait Pilkada 2020 menjadi prioritas, agar tidak muncul kluster baru covid-19 dalam Pilkada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020) siang.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil sikap dengan merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu agar penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19.
“(Perppu) menjadi landasan bagi aparat penyelenggara untuk mengambil tindakan bagi cakada dan pendukungnya jika melanggar ketentuan yang ditetapkan, khususnya pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan kampanye yang menimbulkan kerumunan orang atau massa, dan berharap aparat tidak segan memberikan sanksi diskualifikasi apabila pelanggaran protokol kesehatan kembali terulang,” tambahnya.
Pihak penyelenggara pun perlu berperan aktif dalam menjalankan aturan yang terkait protokol kesehatan pada Pilkada 2020.
“Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum/KPU, segera menginformasikan teknis kampanye kepada Cakada, sehingga Cakada dapat mempersiapkan kampanyenya secara matang tanpa perlu menimbulkan kerumunan massa,” ujar Bamsoet.
Para pendukung pasangan calon pun tidak kalah penting memain peran dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada 2020. Menurut Bamsoet, para pendukung tidak berkumpul atau berkerumun ketika kampanye dilakukan. Sebab kerumunan massa akan meningkatkan potensi terinfeksi virus Covid-19.
“Masyarakat pendukung Cakada tertentu untuk tidak berkumpul atau berkerumun ketika sedang melakukan tahapan kampanye, serta menyarankan Cakada untuk berinovasi melakukan tahapan kampanye yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan massa, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial, ataupun cara lainnya,” tutupnya.
