Breaking News:
Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Pengelolaan Data Pengendalian Covid-19 Antar Daerah Harus Dikoordinasikan dengan Baik

Rerie berharap, apa pun kreativitas kebijakan yang diambil daerah, muaranya harus menciptakan pengendalian penyebaran Covid-19 yang lebih baik.

WARTA KOTA/WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Warga melakukan swab test antigen di Halaman Polsek Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2021). Polsek Gambir melakukan pemeriksaan swab Antigen bagi warga kurang mampu dengan tujuan mengetahui warganya sehat. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM - Pengelolaan data hasil testing, tracing dan treatment (3T) pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di sejumlah daerah, harus terkoordinasi dengan baik agar bisa menjadi dasar untuk perbaikan pengendalian penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Seharusnya data hasil 3T di wilayah yang lebih kecil seperti di RT/RW bisa lebih akurat. Tantangannya saat ini adalah pada pengelolaan data antardaerah harus transparan dan terkoordinasi dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/2).

Koordinasi pengelolaan data antardaerah yang baik, menurut Lestari, sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih data hasil 3T yang dapat mengacaukan pengambilan keputusan dalam pengendalian penyebaran Covid-19 secara nasional.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, agar mendapatkan data yang transparan dan akurat selain memerlukan koordinasi yang baik antardaerah, juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat.

Baik dukungan dalam bentuk mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan setiap pemerintah daerah, maupun disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam bentuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.

Rerie berharap, pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro mendapat dukungan masyarakat secara penuh dalam menciptakan koordinasi yang baik. Apalagi pola komunikasi warga di tingkat RT/RW biasanya sudah terbentuk.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai kreativitas daerah dalam menerapkan PPKM mikro sangat diperlukan untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat itu.

Menurut dia, sejumlah daerah sudah menerapkan beragam kebijakan dalam membatasi pergerakan orang, antara lain ada yang dalam bentuk gerakan untuk di rumah saja selama akhir pekan, seperti di Jawa Tengah dan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan, seperti di Kota Bogor, Jawa Barat.

Rerie berharap, apa pun kreativitas kebijakan yang diambil daerah, muaranya harus menciptakan pengendalian penyebaran Covid-19 yang lebih baik.

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved