Breaking News:
Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Ahmad Basarah: Bantuan Kemanusiaan Keluarga Akidi Tio Kikis Kesenjangan dan Kecemburuan Sosial

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi bantuan kemanusiaan yang diberikan keluarga almarhum Akidi Tio

Editor: Content Writer
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi bantuan kemanusiaan yang diberikan keluarga almarhum Akidi Tio, pengusaha asal Langsa, Aceh Timur, sebesar Rp 2 triliun untuk warga Sumatera Selatan yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia menilai sumbangan itu adalah bentuk konkret pelaksanaan prinsip gotong royong yang diajarkan Pancasila.

"Sikap kedermawanan keluarga almarhum Akidi Tio ini bukan hanya penting untuk kita apresiasi, tapi juga patut kita jadikan contoh terutama oleh para pengusaha lainnya. Dalam kondisi bangsa sedang kesulitan dan menderita akibat Covid 19, langkah konkret warga masyarakat seperti inilah yang dibutuhkan. Mari gotong royong bersama pemerintah yang tengah berjuang menyelamatkan rakyat kita sendiri karena mereka tidak mungkin bekerja sendiri mengatasi wabah yang mendunia ini,’’ kata Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Media memberitakan Keluarga besar almarhum Akidi Tio membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 2 triliun.

Bantuan diberikan oleh Prof dr. Hardi Darmawan, dokter pribadi keluarga pengusaha kaya itu, kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri dan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy di Mapolda Sumsel, Senin (26/7/2021).

Turut hadir Gubernur Sumsel Herman Deru. Selama pandemi, keluarga kaya ini membantu warga yang melakukan isolasi mandiri tanpa publikasi.

Menurut Ahmad Basarah, dunia telah lama mengenal masyarakat Indonesia sangat dermawan dengan tradisi gotong royong yang sudah mengakar jauh sebelum kemerdekaan negeri ini.

Apa yang dilakukan keluarga besar Akidi Tio menjadi contoh konkret sikap dermawan dan tradisi gotong royong bangsa Indonesia itu.

‘’Apa yang dilakukan keluarga pengusaha asal Aceh itu seharusnya menjadi kritik sosial untuk orang-orang yang selama ini justru memancing di air keruh saat pandemi terjadi. Bukan membantu pemerintah mengatasi pandemi ini, mereka justru memprovokasi rakyat, ingin mengganti presiden di masa pandemi, atau tak segan-segan menyebarkan berita hoaks demi kepentingan politik sesaat,’’ tegas Ketua Ftaksi PDI Perjuangan itu.

Ahmad Basarah menambahkan, di level negara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memiliki otoritas dan kewenangan penuh dalam menerapkan kebijakan dan regulasi dengan melibatkan para pembantunya dalam menghadapi pandemi global ini.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved