Mendesaknya Kebutuhan Kerja Sama Pusat dan Daerah Berbasis Data

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, dan sayur-sayuran. Akan tetapi tren penurunan tersebut tertahan oleh naiknya inflasi untuk komoditas pangan aneka cabai, bawang merah, dan ikan segar akibat gangguan pasokan karena curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra.

Hal tersebut membuat inflasi kelompok volatile foods mengalami kenaikan menjadi 11,47% (yoy) pada bulan Juli 2022 dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).

Indonesia sebenarnya cukup beruntung karena memiliki kekayaan alam pangan yang melimpah. Seharusnya potensi ini tidak menimbulkan ancaman kelaparan.

Selain itu, luasnya wilayah yang dimiliki juga membuat sentra produksi pangan di sejumlah wilayah mengalami musim yang berbeda yang mendatangkan unsur keberuntungan.

Ketika curah hujan tinggi di satu daerah yang dalam keadaan tertentu bisa menimbulkan banjir yang mengganggu produksi pangan, di daerah lain bisa normal dan membuat produksi pangan melimpah.

Daerah-daerah ini bisa saling membantu membangun rantai pasok produk pangan sesuai kebutuhan. Masalahnya adalah transportasi, apalagi transportasi dilakukan antarpulau dalam jarak yang cukup jauh.

Biaya transportasi yang terlampau tinggi akan membuat harga produk pangan di daerah tujuan akan tetap tinggi pada saat permintaannya melonjak.

Tanpa campur tangan kebijakan pemerintah kondisi tersebut tetap membuat inflasi di daerah bersangkutan akan tinggi. Pemberian subsidi biaya transportasi dari anggaran tak terduga, seperti yang dikemukakan Presiden, akan menjadi solusi mengatasi tingginya biaya transportasi tersebut. Ini harus segera direalisasikan oleh para menteri terkait.

Persoalan Data

Hal lain yang mendapat perhatian Presiden adalah mengenai data. Data di era sekarang merupakan bentuk kekayaan lain hingga Presiden pernah mengatakan bahwa data lebih berharga dari minyak.

"Dengan data kita bisa mengetahui permasalahan di daerah dengan lebih baik hingga bisa mencari dan menemukan solusinya. Kerja sama antardaerah bisa diperkuat dengan berbasis data. Hanya saja masalah data masih menjadi persoalan. Membangun kultur pemerintahan daerah yang mampu mengelola kinerjanya dengan berbasis data tampaknya masih perlu dorongan," jelasnya lagi.

Dalam kaitan kondisi saat ini, Presiden mengharapkan pemaparan permasalahan yang dihadapi setiap daerah dilakukan secara detail berbasis data sehingga bisa diketahui dengan baik faktor penyebab permasalahan yang timbul.

Dengan keterbukaan data dan kerja sama yang makin terjalin, permasalahan ini akan cepat teratasi. Dampaknya tentu masalah ekonomi nasional akan terkendali juga.

Dengan ketersediaan data yang detail dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, akan memudahkan dan mempercepat mengatasi masalah yang timbul.

Ketersediaan data juga akan mempengaruhi operasional rantai pasok nasional untuk beragam produk. Karena itu program Satu Data Indonesia sangat penting. Satu Data Indonesia seharusnya menjadi titik temu kolaborasi data antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah, dan pemerintah pusat dalam mengelola data.