Satpol PP: Polisi Lepas Tangan soal Eksekusi Lahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) membenarkan bahwa sengketa lahan makam Mbah Priok sudah masuk ke ranah pengadilan. Karena itu, pengamanan eksekusi lahan seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Namun, sehari sebelum eksekusi lahan, pihak Muspida Jakarta Utara dan kepolisian setempat mengadakan rapat. Dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu, pihak kepolisian melempar tanggung jawab pengamanan kepada pihak Satpol PP.

"Di dalam rapat Rabu (14/4), kita saling lempar tangung jawab. Itu rapat rahasia. Bahkan, teman-teman kepolisian bilang, jangan di-outsourching-kan pekerjaan ini kepada kami. Mereka katakan, ini hajat Satpol PP murni," ungkap Kepala Satpol PP Pulau Seribu, Houtma Sinambela, dalam diskusi bertajuk "Siapa Butuh Satpol PP?" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/4/2010).

"Siapa yang mau badai begitu. Karena polisi lepas tangan, terpaksa Satpol PP maju ke garis depan," tambahnya.

Houtma yang mengikuti rapat tersebut, mengaku tidak tahu ada atau tidak aliran uang saat pelimpahan tanggung jawab tersebut. "Kalau soal rupiah, saya tidak tahu berapa nilainya," ungkap Houtma.

Rabu (14/4), sekitar pukul 05.00 WIB, eksekusi dengan becco dilakukan di areal depan makam, yakni bagian gapura. Houtma juga ikut dalam eksekusi tersebut.

Sejak awal, pihak Satpol PP tidak mendapat perintah ataupun berniat untuk membongkar makam Mbah Priok. "Kami cuma mau membongkar gapura yang di depan," katanya.

Saat massa mulai cheos, lanjut Houtma, pihak kepolisian dan TNI yang diperbantukan meninggalkan anggota Satpol PP. "Kami ditinggalkan orang-orang dari kepolisian dan TNI," ujarnya.(*)