Hary Tanoe Minta Menkumham Tarik Surat PLH

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Hary Tanoesoedibjo meminta supaya Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar untuk menarik surat PLH Direktur Perdata tanggal 8 Juni 2010 yang menurutnya surat tersebut yang telah membuat kisruh ditubuh TPI.

"Saya berharap surat PLH  tersebut ditarik kembali, supaya menjadi konflik yang wajar," ujar Harry.

Ia menjelaskan dengan adanya surat PLH tersebut membuat kisruh di TPI. Keluarnya surat itu, sudah mendorong terjadinya perubahan kepemilikan dengan mengangkat komisaris dan dewan direksi sendiri.

"Pihak tersebut terus menggangu keberlangsungan TPI, dengan mencoba melakukan pemblokiran rekening kami di bank, serta mempengaruhi para pengiklan yang menyebabkan iklan juga dibatalkan ordernya. Ini merupakan upaya secara sistematis yang menginginkan pelan-pelan TPI terpuruk," terangnya.

Tidak hanya itu saja, Hary pun menjelaskan bahwa di dalam perjanjian itu sudah jelas bila terjadi konflik maka diselesaikan dengan jalan musyawarah dan arbitrase.

"Dalam pertemuan ini saya mencatat 17 pandangan, semoga pertemuan ini sebagai akhir dari tim kami untuk melakukan pembahasan terkait kisruh di TPI. Kisruh ini tidak akan terjadi bila tidak ada surat dari PLH," katanya.