SBY vs Sultan
Irmanputra Sidin: SBY Tidak Miliki Kearifan Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengharapkan Presiden SBY memiliki kearifan konstitusi untuk melihat kenyataan akan sebuah kekhususan
Editor:
Johnson Simanjuntak
SBY seharusnya memahami bahwa pasal 18 UUD 45 yang mengatur ketentuan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan pasal 18 b UUD 45 yang mengatur mengenai kekhususan suatu daerah bukan untuk ditabrakkan.
"SBY dengan pernyataannya berpegang pada aturan pasal 18 di UUD 45 mengenai pemilihan gubernur, walikota dan bupati itu memang tidak sepenuhnya disalahkan. Namun ada pasal 18 b UUD 45 yang juga mengatur tentang keistimewaan satu daerah. Kedua pasal ini tidak seharusnya dibenturkan oleh seorang presiden karena kedua pasal ini bisa berdiri masing-masing," ujar Irman, Selasa (30/11/2010).
Dirinya pun memberikan contoh bagaimana DKI Jakarta memiliki kekhususan dimana 5 walikota dan satu bupatinya pun tidak tunduk pada aturan mengenai pemilihan pilkada.
"Seluruh walikota dan bupatinya dipilih tidak melalui pilkada. Di Jakarta pun tidak ada DPRD tingkat II. Hal itu bisa dilakukan karena kekhususannya. Jadi seharusnya perdebatan seperti ini tidak dimunculkan dan sudah selesai," tegasnya.
Menurutnya, Kekhususan DKI Jakarta dan Yogyakarta itu diakui oleh UUD. Kehususan Yogyakarta selama ini sudah diatur bahwa gubernur berasal dari kraton atau yang menjabat otomatis Sultan Yogyakarta dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan UUD.
Irman menjelaskan, UUD sejak awal telah menyadari ada peristiwa dan kekhususan yang tidak bisa masuk ke ranah perdebatan politik yang sensitif mengenai Yogyakarta. Hal itu adalah warisan budaya yang memiliki sejarah tersendiri serta merupakan kebutuhan dari sebuah daerah.
"Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi," kata Irmanputra Sidin.
