DPD Tolak Referendum Keistimewaan Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Pansus RUU Keistimewaan DIY Paulus Yohanes Sumino menolak wacana referendum. Referendum justru memicu daerah lain untuk melakoni hal yang sama.

"Tidak perlu referendum. Referendum ujian tertinggi demokrasi. Kalau metode ini digunakan, Papua juga akan panas lagi," kata Paulus yang juga Anggota DPD RI saat memberi keterangan pers di gedung DPD, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Paulus berharap, pernyataan monarki yang disampaikan Presiden Yudhoyono sekedar wacana kritis. Wacana ini menjadi bahan pendalaman atas keistimewaan terhadap DIY.

"Tapi kalau pemikiran politik, ini berseberangan dengan sikap masyarakat Yogyakarta, termasuk DPD," ungkapnya seraya berharap tidak ada pertentangan atas keistimewaan Yogyakarta.

"DPD tidak akan mendorong referendum. Kita menahan untuk tidak melakukan referendum karena ekornya bisa panjang," ungkapnya.

Paulus menyebut, DPD akan menggunakan hak konstitusionalnya di lembaga parlemen. "Kita diberikan kesempatan untuk membahas di tingkat I. Mudah-mudahan DPR memberi kesempatan kepada DPD," imbuh Paulus.

"Ini kepentingan bangsa. Kalau pemerintah pusat, ada tanda-tanda tidak sepakat dengan kesepakatan landasan awal pendirian bangsa itu berbahaya. Apalagi tertuang di UUD 1945," katanya.