Muktamar PPP
Kontras: Muchdi PR Ingin Tutup Kasus Pelanggaran HAM
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritis pencalonan Muchdi PR.
Editor:
Prawira
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pencalonan mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi PR sebagai ketua Umum PPP sebagai sebuah sinyalemen tren orang-orang yang diduga melanggar HAM ingin menguasai partai politik.
"Muchdi PR juga dianggap sedang menjalankan strategi untuk sukseskan Prabowo sebagai Presiden di 2014," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan, Rabu(15/6/2011).
Menurut Haris, tujuan Muchdi juga ingin menghambat semua regulasi yang mengatur penegakan hukum dan HAM.
"Jika partai politik dikuasai oleh para pelanggar HAM yang tangannya itu sudah berdarah-darah, maka sangat mungkin mereka akan menutup semua kasus pelanggaran HAM, tidak bakal ada akuntabilitas pelanggar HAM," pungkas Haris.
