Sidang Baasyir

Jubir JAT: Sidang Ini Kemenangan Abu Bakar Baasyir

Abu Bakar Baasyir menolak apapun keputusan majelis hakim karena mengggunakan undang-undang yang tidak sesuai ajaran Islam.

Jubir JAT: Sidang Ini Kemenangan Abu Bakar Baasyir
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Amir JAT, Ustadz Abu Bakar Baasyir, memberikan keterangan kepada wartawan dari dalam ruang tahanan sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah melakukan walk out dalam persidangan Senin (14/3/2011). Baasyir melakukan walk out karena menganggap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan cara tele conference tersebut penuh rekayasa.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Abu Bakar Baasyir menolak apapun keputusan majelis hakim karena mengggunakan undang-undang yang tidak sesuai dan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya melanggar syariat.

"Apapun vonis yang ditetapkan majelis hakim terhadap ustad Abu Bakar Baasyir pada hakekatnya merupakan kemenangan bagi Ustad Abu Bakar Baasyir," kata Juru Bicara Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Sonhadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (16/6/2011).

Sonhadi juga mengatakan, massa JAT dari luar Jakarta sudah memasuki area pengadilan. Tercatat sekitar 500 pendukung Abu Bakar Baasyir tumpah-ruah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ada dari Surabaya, Solo, Banten, Tegal dan Jakarta," kata Sonhadi.

Dirinya menambahkan bahwa organisasi massa lainnya juga turut menghadri persidangan untuk mendukung sidang Baasyir. "Kita lakukan doa bersama," tukasnya.

Abu Bakar Baasyir sendiri diketahui dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara seumur hidup.

JPU menganggap Abu Bakar Baasyir mengetahui dan terlibat dalam pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho, Aceh. Menurut Andi, Amir Jamaah Ansohrut Tauhid itu mengetahui pelaksanaan pelatihan militer di Aceh dengan menggunakan senjata api dan terlibat dalam perencanaan, persiapan, sampai pendanaan kegiatan tersebut.

Baasyir yang dituduh mengumpulkan dana untuk pelatihan di Aceh, lanjut Andi, sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan ahli, terdakwa serta alat bukti lainnya. Hal itu sesuai dengan pasal 27 UU Republik Indonesia No 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

JPU menuntut Baasyir sesuai dengan dakwaan lebih subsider pasal 14 jo 11 UU no 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.  Dana yang terbukti dihimpun Ba’asyir sejumlah Rp 350 juta, dengan rincian Rp 150 juta didapat dari Haryadi Usman, dan Rp 200 juta dari Syarif Usman, serta sebuah handycam dari Abdullah Al Katiri. Uang itu diduga digunakan untuk pelatihan militer di Pegunungan Jantho, Aceh Besar.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Ade Mayasanto
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved