Muktamar PPP
LSI: Tiga Calon Ketua Umum PPP tak Miliki Magnet Pemilih
Tiga calon bertarung dalam Muktamar VII PPP untuk memperebutkan posisi Ketua Umum, yakni Ahmad Muqowam, Suryadharma Ali dan Ahmad Yani.
Editor:
Harismanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon akan bertarung dalam Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memperebutkan posisi Ketua Umum. Ketiganya adalah Ahmad Muqowam, Suryadharma Ali dan Ahmad Yani.
Menurut Pengamat Politik LSI, Burhannuddin Muhtadi dari tiga calon yang ada tersebut sama sekali tidak memiliki magnet pemilih. Mereka tidak memiliki figur ketokohan yang kuat.
"Jujur saja, dari kandidat yang ada tidak punya magnet pemilih. PPP harus mencari figur-figur tokoh lokal seperti kiai-kiai, dulu ada Rhoma Irama, Zainuddin MZ," ujar Burhannudin saat dihubungi wartawan, Minggu (3/7/2011).
Meski begitu, dilihat Burhannudin ketiga tokoh tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing punya plus minus, Ahmad Muqowam misalnya mendapat dukungan dari Parmusi, Bachtiar Chamsyah, bahkan Hamzah Haz juga tetapi basis massa Muqowam hanya di Jawa Tengah sedangkan lawannya Suryadharma Ali merata.
Untuk Suryadharma Ali(SDA) kelebihannya adalah dia menteri. "Itukan iklan gratis bagi para pemilik suara untuk memilih SDA. Dia juga incumbent. Kelemahannya adalah dengan posisinya itu (menteri) SDA tidak bisa secara penuh 24 jam mengurus PPP, karena waktunya terbagi dengan kementrian agama. Karenanya dia menawarkan posisi wakil ketua umum diperbanyak agar perhatian partai tidak terganggu," jelasnya.
Kendati demikian, lanjut Burhannudin isu itu bisa dimanfaatkan untuk mengatakan SDA gagal untuk mengurus partai. Tapi sebenarnya (penurunan suara PPP) urusannya bukan persoalan menteri atau tidak tapi gagalnya PPP dalam memilih swing voter (massa mengambang).
"Sementara pemilih tradisional PPP terus beralih ke partai lain, pemilih baru pun menjauh dari PPP," jelasnya.
Namun begitu, itu isu yang bisa dimanfaatkan untuk mengatakan SDA gagal untuk mengurus partai. Tapi sebenarnya (penurunan suara PPP) urusannya bukan persoalan menteri atau tidak tapi gagalnya PPP dalam memilih swing voter (massa mengambang). Sementara pemilih tradisional PPP terus beralih ke partai lain, pemilih baru pun menjauh dari PPP.
Pemimpin PPP harus seseorang yang dapat, pertama, mengembalikan 10,7 persen suara mereka saat pemilu masa reformasi. Kedua, mencari pemilih baru, dan ini perlu mesin partai dan ketokohan pemimpin PPP.
Karena itu, Burhannudin menyarankan Pemimpin PPP adalah harus seseorang yang dapat, mengembalikan 10,7 persen suara mereka saat pemilu masa reformasi. Kedua, mencari pemilih baru, dan ini perlu mesin partai dan ketokohan pemimpin PPP. (*)
