Kontroversi Pernyataan Marzuki Alie
Redpem Nilai Slogan Anti Korupsi Demokrat Pepesan Kosong
Pernyataan Marzuki Ali mempertegas kepada publik, slogan anti korupsi Partai Demokrat hanyalah sebagai pepesan kosong.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPN Repdem Masinton Pasaribu, mengatakan, pernyataan ketua DPR RI Marzuki Ali mengenai pembubaran KPK dan memaafkan koruptor senyatanya mempertegas kepada publik, slogan anti korupsi Partai Demokrat dan Presiden SBY hanyalah sebagai pepesan kosong.
Hal ini, dapat terlihat dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kader Partai Demokrat dari mulai tingkat pengurus dewan pimpinan cabang hingga dewan pimpinan pusat partai demokrat. "Ada walikota, bupati, gubernur, DPRD hingga DPR RI yang berasal dari partainya SBY sebagai pelaku korupsi terang benderang mengkonfirmasi kepada publik bahwa Partai Demokrat sebagai sarang koruptor," kata Masinton, Minggu (31/7/2011) kepada tribun.
Bungkus kepalsuan yang selama ini dikemas rapi SBY dan partainya dengan politik pencitraan, sindir Masinton, kini bungkus kepalsuan tersebut mulai terbuka, dan rakyat dapat melihat dengan mata telanjang, isi dari bungkus pencitraan tersebut ternyata pepesan kosong alias kebohongan.
"Sepanjang kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman belum bekerja secara profesional mencegah dan menindak pelaku kejahatan, maka kehadiran KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia tetap relevan. Namun kinerja KPK dan rekruitmen komisioner lembaga KPK harus dievaluasi juga," tegas Masinton.
"Karena, tindak kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka pimpinan KPK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki keberanian dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi," katanya.
Selama ini, lanjut Masinton, banyak kelemahan bahkan ketidakprofesionalan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat dilingkar kekuasaan. Antara lain; bailout Bank Century, kasus mafia pajak, kasus pengadaan gerbong kereta api, kasus travel cek Nunun Nurbaeti dan Miranda Gultom, rekening gendut milik para jenderal polri.
"Serta kasus suap dan korupsi yang melibatkan kader-kader Partai Demokrat. Jangan salahkan rakyat, kalau KPK diragukan kinerjanya, termasuk kinerja pemerintah dalam penegakkan hukum yang adil. Dan jangan salahkan juga kalau rakyat menilai Partai Demokrat sarang koruptor," tegas Masinton Pasaribu. (*)
