Kabinet Indonesia Bersatu II Pasca-Reshuffle Sudah Tercoreng

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kredibilitas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)- II pasca-reshuffle telah tercoreng akibat blunder Menkumham dan Wamenkumham dengan kebijakan mereka tentang Moratorium Remisi bagi terpidana koruptor, teroris dan pengedar Narkoba. Presiden SBY dianggap perlu mengkonsolidasikan lagi anggota KIB-II agar blunder serupa tidak berulang.

"Blunder yang dilakukan Menkumham dan Wamenkumham membangkitkan lagi pertanyaan seputar kualifikasi para menteri anggota KIB-II. Menggagas kebijakan Moratorium (pembekuan sementara) Remisi tanpa mengubah Undang-undang UU No.12/1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2006 menggambarkan dengan jelas rendahnya kualifikasi penggagas kebijakan itu," ujar politisi Golkar, Bambang Soesatyo dalam pernyataannya, Minggu (06/11/2011).

Sikap tidak bertanggungjawab dan menyederhanakan persoalan yang diperlihatkan Wamenkumham Denny Indrayana, kata Bambang, semakin menambah keprihatinan. Cara Wamenkumham mengatasi persoalan dengan sekadar meralat kata moratorium, katanya lagi, menjadi pembatasan sama sekali tidak mencerminkan sikap penuh tanggungjawab seorang pejabat tinggi negara.

Bambang menegaskan, tidak layak dan tidak pada tempatnya seorang pejabat publik bertindak 'suka-suka' seperti itu. Apa pun argumentasi Wamenkumham, kredibilitas KIB-II hasil reshuffle yang usianya masih seumur jagung ini telah tercoreng. Kini, masyarakat mempunyai alasan yang cukup untuk meragukan kapabilitas pemerintahan ini.

"Saya menggarisbawahi pernyataan Menkumham Amir Syarifudin tentang terbukanya ruang bagi siapa saja untuk menggugat kebijakan Moratorium Remisi itu. Pernyataan itu menjadi indikasi bahwa Menkumham sadar kalau dasar kebijakan itu lemah. Pertanyaannya, kenapa kebijakan itu dipaksakan untuk diumumkan ke publik?" tandasnya.

"Saya curiga, sudah terjadi rivalitas antara Menkumham versus Wamenkumham. Peran Wamenkumham tampak sangat dominan untuk memaksakan kebijakan ini, karena Wamenkumham memanfaatkan jabatannya untuk mendiskreditkan