Bentrok di Bima
Komnas HAM Sudah Warning Bupati Bima dan Kapolda NTB
Komnas HAM sudah turun menjadi penengah, dan memeringatkan Bupati Bima Ferry Zulkarnain dan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunandi.
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Ade Mayasanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jauh sebelum tindakan represif aparat kepolisian terjadi terhadap massa pengunjuk rasa yang menolak izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara, Komnas HAM sudah turun menjadi penengah, dan memeringatkan Bupati Bima Ferry Zulkarnain dan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunandi.
Demikian disebutkan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada Tribunnews.com lewat sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (24/12/2011). Menurut Ridha, karena waktu itu tak ada kata sepakat, Komnas HAM sampai turun ke Bima menjadi penengah.
"Kita sebelumnya sudah turun pada April 2011. Jadi masalah di Bima sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Kemudian, kita melakukan investigasi ke sana," ujar Ridha. Lalu, katanya, pada 9 November, Komnas HAM memberikan rekomendasi namun tak didengar.
Rekomendasi itu, Ridha melanjutkan, juga ditujukan kepada Direktur PT Sumber Mineral Nusantara. Namun entah kenapa, rekomendasi itu tidak diindahkan mereka sampai kemudian puncak amarah massa pecah seperti yang terjadi pagi tadi.
Dengan peristiwa pagi tadi, lima orang meninggal karena tindakan represif kepolisian yang menggunakan senjata api ke arah massa. Hal itu dibenarkan Koordinator Walhi NTB Ali Usman Al Khairi dalam wawancara dengan satu stasiun televisi swasta.
Menurut Ali, korban tewas bernama Ansyari alias Owen ditangkap tidak dalam kondisi apa-apa. Begitu keluar dari mobil langsung ditangkap. "Kami terus mengupdate,jumlah korban," jelasnya.
Tidak hanya itu, Ali bahkan menduga ada 12 orang korban tewas dalam bentrokan di pelabuhan penyeberangan Sape tersebut. "Kita mendapatkan informasi ada 12 orang lagi yang tewas," imbuhnya.
