Polisi Penembak Massa di Bima Harus Dicopot

Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch jengah dengan sikap semena-mena aparat kepolisian yang melepaskan tembakan kepada massa pengunjuk rasa atas pemberian izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara di Sape, Bima, sampai jatuh korban.

Menurut penasihat IPW Johnson Panjaitan, aparat kepolisian sudah menggadaikan diri dengan rendah membela perusahaan. Seharusnya, sebagai polisi sipil, mereka justru harus melindungi masyarakat, bukan justru menembakinya.

"Makanya polisi yang terlibat penembakan harus dicopot, dan diadili. Tidak perlu lagi diperiksa secara kode etik. Kapoldanya juga diadili dan dicopot," ujar Johnson kepada Tribunnews.com di Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Dengan kejadian ini perlu dievaluasi kembali apakah aparat kepolisian benar-benar boleh menggunakan senjata serbu. Jangan sampai, katanya, sejarah TNI terulang kembali. Namun saat polisi mendapat wewenang itu, pada praktiknya mereka melanggar HAM.

Berdasar pengalaman, selama ini mereka kerap tak tersentuh, dan tak ditindak apa-apa. Namun, masyarakat justru menjadi korban luka, sampai tewas. Tak sedikit dari masyarakat yang ditangkap menyandang status sebagai tersangka.

Jika aparat keamanan membela kepentingan perusahaan, ini menjadi bukti pemerintah sangat prokorporatisme. Sehingga tiap kali ada bentrok, perusahaan tidak berhadapan langsung dengan rakyat, tapi diwakili oleh aparat keamanan.

"Ini bukan melulu persoalan pengamanan. Tapi soal kedaulatan rakyat. Jadi yang terjadi selama ini rakyat harus berhadapan dengan melawan para pemodal. Inilah yang membuat rakyat tidak berdaulat lagi," tandas Johnson