Bentrok di Bima
SBY Harus Evaluasi Bentrok Berdarah di Bima
Konflik massa dan aparat keamanan di wilayah pertambangan kerap terjadi, salah satunya di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Ade Mayasanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik massa dan aparat keamanan di wilayah pertambangan kerap terjadi, salah satunya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut perlu dicarikan jalan keluar. Komnas HAM menilai, pengamanan aparat di wilayah tambang perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Makanya kita meminta presiden mengevaluasi penanganan pengamanan di wilayah konflik sumber daya alam," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh kepada Tribunnews.com lewat sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (24/12/2011).
Selain itu, Ridha melanjutkan, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim atau panitia penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Sejauh ini tidak diperhatikan, maka konflik akan terus timbul.
Ridha mengaku, jatuhnya korban karena sengketa ijin pertambangan di Bima pagi tadi, sangat disesalkan Komnas HAM. Pasalnya, Komnas HAM sudah memeringati jauh-jauh hari untuk mencegah aksi tak tidak diinginkan terjadi, seperti bentrok.
Peringatan itu berupa rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Bima yang intinya, memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Selain, menghentikan kegiatan pertambangan, sambil kondisi stabil.
"Sedang rekomendasi kepada Kapolda adalah diminta menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat guna mencegah konflik," terang Ridha. Tapi, katanya, tidak ada respon. "Yang ada responnya berantem," sesalnya
