Bentrok di Bima
LBH Keadilan Desak Bentuk Tim Investigasi Independen
LBH Keadilan mendesak agar Presiden membentuk tim investigasi independen yang terdiri dari unsur masyarakat sipil dan akademisi
Penulis:
Yulis Sulistyawan
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tewasnya warga di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat bentrok dengan polisi saat menuntut dua perusahaan tambang, harus diusut tuntas.
LBH Keadilan mendesak agar Presiden membentuk tim investigasi independen yang terdiri dari unsur masyarakat sipil dan akademisi, supaya terungkap siapa yang paling bertanggungjawab atas insiden yang menewaskan dua warga.
"Tanpa pembentukan tim independen, dikhawatirkan tidak ada penegakan hukum yang adil mengingat pelakunya diduga aparat kepolisian," tulis Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/12/2011).
Bagi LBH Keadilan, insiden Bima merupakan insiden serius sehingga harus dibentuk tim independen.
"Insiden berdarah ini telah menambah deratan daftar kebrutalan aparat kepolisian di wilayah konflik sumber daya alam dan agraria," kata Abdul Hamim.
LBH Keadilan mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi penanganan pengamanan di wilayah-wilayah konflik atau rawan konflik sumber daya alam dan agraria.
Agar konflik di wilayah lain tidak terjadi, LBH Keadilan meminta agar Presiden membentuk tim khusus untuk penyelesaian konflik sumber daya alam dan agraria.
"Tanpa tim khusus tersebut konflik di wilayah sumber daya alam dan agraria akan terus terjadi di daerah-daerah lain," jelas Abdul Hamim Jauzie.
Bentrokan terjadi saat polisi membubarkan paksa ribuan warga yang memblokade pelabuhan Sape, karena tuntutan agar dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak digubris Bupati Bima.
