Ada Sniper di Bentrok Bima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Video bentrokan yang terjadi di Pelabuhan Sape Bima, antara masyarakat setempat, aktivis LSM dengan aparat kepolisian, terungkap dua orang sniper sudah dipersiapkan lebih dulu sebelum bentrok kemudian pecah di pagi hari.

Demikian terungkap saat dialog Serikat Tani Nasional dengan pimpinan Fraksi PDI-P, Kamis (29/12/2011).

"Bentrokan itu, jelas sudah terjadi pelanggaran HAM. Sumber kekayaan alam diambil, tindakan kekerasan yang dilakukan, itu ekses, itu juga bagian pelanggaran HAM, tidak hanya peluru tajam, tapi juga peluru karet juga digunakan untuk menembaki rakyat," kata Bin-bin.

Delian Lubis, aktivis LMND yang ikut bersama dengan masyarakat Bima dalam bentrok yang terjadi itu mengungkap, sikap rakyat Bima adalah bentuk kekecewaan karena menjadi korban kebijakan pemerintah yang pro terhadap modal asing, termasuk Polri.

"Kasus di Pelabuhan Sape, akibat rakyat dikagetkan adanya aktivitas tambang PT SMN. Kami bersama rakyat sempat menanyakan ini ke Camat, tapi tak ada jawaban yang konkrit," ujarnya.

Dialog, sebelum bentrok terjadi, diakui Delian sudah dilakukan. Bahkan, sejak satu tahun sebelumnya. Rakyat setempat, kemudian diajak untuk berdialog namun gagal lantaran Bupati Bima tak juga hadir. Rakyat marah, kemudian diprovokasi dengan kelompok bayaran.

"Rakyat kecewa, kemudian terjadi provokasi, saat warga dorong pintu, kemudian ada suara letusan senjata kepada warga. Warga marah kemudian dilakukan pembakaran kantor Camat," cerita Delian.

Yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah soal keluarnya SK 188 yang mengizinkan PT SMN melakukan eksplorasi disana.

"Para aktivitis LMND dan rakyat Bima, saat kami tanyakan aktivitas eksplorasi dan mempertanyakan SK I88 itu, kami malah dikriminalkan. Dialog tak juga tercapai, masyarakat kemudian dimobilisasi menduduki Pelabuhan Sape. Dua hari menduduki, Bupati Bima baru datang," tutur Delian.

Dalam dialog itu, cerita Delian lagi, justru Bupati mengatakan tak mau mencabut SK 188, bahkan memprovokasi rakyatnya. Bupati mengatakan "Karena saya tak mau dihadapkan dengan hukum. Saya punya kekuatan 70 persen di Bima."

Rakyat malah diancam. Empat hari melakukan pendudukan, Kapolda NTB kemudian mengajak audiensi kepada rakyat dengan bupati. Dengan tuntutan sama, mendesak kepada bupati untuk mencabut SK 188 itu.

"Hari Sabtu, sekitar pukul 06.00 kami dibantai, kejadian di Sape itu bukan bentrok, tapi pembantaian. Ada persiapan sniper yang dilakukan aparat terhadap warga. Kami malah dihadapkan dengan moncong senjata," keluh Delian di hadapan para petinggi fraksi PDI-P.