Sikapi Konflik Mesuji, Komisi II Bentuk Panja Tanah

Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) tanah menyikapi kasus kekerasan di Mesuji yang terjadi di Lampung dan Sumatera Selatan. Pasalnya, konflik agraria hingga kini belum terselesaikan.

"Panja tanah ini merespon kasus Mesuji, nanti ditingkatkan menjadi pansus konflik agraria," kata anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2012).

Malik mengatakan bila panja mencoba mengkaji Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu dikarenakan surat HGU dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

"Kita coba mengecek HGU itu apakah sesuai prosedur," kata Malik.

Ia pun mengusulkan agar panja ditingkatkan menjadi pansus (panitia khusus) karena dapat mencakup lebih banyak pihak yang dimintai keterangan. Bila hanya panja, kata Malik, pihaknya hanya dapat memanggil BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Kepala Daerah.

"Kalau Pansus bisa Kemendagri, BPN,sekian banyak departemen dan sekian komisi pertambangan dan segala macamnya," tukasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmitko menyatakan adanya 7.000 konflik agraria di Mahkamah Agung yang tidak selesai. Hal itu menanggapi bentrok yang terjadi di Mesuji Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan yang diduga karena sengketa tanah.

"Sebenarnya 7.000 konflik agraria di MA dan tidak selesai, artinya penyelesaian hukum, antrean panjang, prosesnya hang, entah beratus tahun menyelesaikannya," kata Budiman.

Budiman mengatakan konflik agraria tidak dapat diselesaikan secara hukum biasa. Namun, harus pula diselesaikan dengan cara ideologis dan politis. "Strategi pembangungan sejak jaman orde baru, pro modal besar," ujarnya.

Selain itu ia mengungkapkan gara-gara konflik soal tanah sepanjang tahun 2004-2010, sudah 189 nyawa rakyat yang mati.

Tahun lalu, Budiman menegaskan, ada 11 orang tewas akibat sengketa tanah. Banyak korban tak berdosa jatuh, katanya lagi,  akibat konflik agraria yang disebabkan tumpang tindihnya otoritas.