Pembakaran Rumah Bupati Bima Terkait Konflik Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Arif Wachyunai menilai, konflik massa di Bima sudah dimulai sejak 2010 lalu. Amuk massa bermula dari pembakaran kantor DPC Partai Golkarusai pembacaan hasil Pemilukada. Konflik terus berlanjut hingga akhirnya terjadi pemblokiran di Pelabuhan Sape, dan pembakaran kantor Bupati dan KPUD.

“Setelah selesai pengumuman pemungutan suara, ada pembakaran kantor DPC Golkar. Kemudian setelah itu ada pembakaran kecamatan Lambu. Kemudian ada pembakaran tambang STN di Parado kabupaten Bima. Setelah itu terjadi pemblokiran pelabuhan Sape, terakhir kemarin pembakaran Pemkab atau KPUD," ujar Arief di Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Dari beberapa peristiwa tersebut, Arif menyimpulkan konflik bermula dari sengketa politik. "Eskalasi akan terus terjadi. Tuntutannya adalah terakhir, pencabutan SK dan itu sudah dilakukan," ujarnya.

Menyangkut 50 tahanan yang dipaksa lari saat pembakaran kantor bupati dan KPUD Bima, Arif mengatakan, sampai saat ini baru tujuh orang yang menyerahkan diri. Enam orang menyerahkan ke pihak kepolisian dan satu ke kejaksaan.

"Alhamdulillah dengan imbauan saya sebagai kapolda untuk membangun komunikasi disana dengan tokoh masyarakat baik secara formal dan informal bisa diterima oleh masyarakat." Ucapnya.