DPR: Kasus Mesuji Belum Tuntas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terulangnya insiden pembakaran di Mesuji dianggap sebagai bukti belum tuntasnya persoalan di wilayah tersebut. Persoalan dasar yang terjadi di Mesuji adalah sengketa lahan. Untuk itu, diperlukan penuntasan kasus ini dari pemerintah dan harus fokus.

"Kta tidak boleh membiarkan persoalan ini menjadi laten. Saya sudah menduga sejak awal, persoalan ini tidak bisa selesai dengan tuntas, karena saya belum melihat political will dari pemerintah," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Minggu (26/02/2012).

Aboebakar menuturkan, ia pernah mengingatkan terkait kasus ini. Rekomendasi yang diberikan oleh TGPF, hanya seputar akibat dari konflik Mesuji saja

"Pak Deny Indrayana dan kawan-kawan hanya memberikan rekomendasi soal dampak yang timbul, seperti pemberian pengobatan, membantu pendidikan anak korban, atau pun memberikan perlindungan para saksi, itu benar-benar tak subtantif, makanya saya meragukan political will mereka. Saya juga heran, kenapa Pak SBY sangat senang bikin tim yang bersifat ad hoc, pun untuk kasus Mesuji, seolah dibuatnya TGPF hanya sekedar sebagai pemadam kebakaran saja," katanya.

Aboebakar menuturkan sebenarnya akan lebih baik bila pemerintah memanfaatkan perangkat kerja yang ada. Misalnya,  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kemenhut ataupun pemerintah daerah, sehingga ada solusi berkelanjutan.

D isisi lain, patut disayangkan fungsi inteljen polri yang masih kedodoran, kenapa meski terunglang kembali pembakaran dan kerusuhan, kenapa tidak ada peningkatan kesiagaan, padahal kejadian ini diwilayah yang sama.

"Saya yakin hal ini disebabkan kegagalan pendekatan persuasif oleh Pemda dan aparat kepolisian, barangkali mereka merasa tak dilibatkan oleh pemerintah pusat, karena yang dikirim adalah TGPF, bukan optimalisasi organ yang telah ada," tegas Aboebakar.