Pembatasan subsidi BBM
BBM Naik Pemerintah Optimis Kemiskinan Turun
Pemerintah tak pungkiri, kenaikan BBM berdampak jumlah penduduk miskin bertambah
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Rachmat Hidayat
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah tak memungkiri, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp 1.500 per liter berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pemerintah telah mengantisipasi dengan memberikan kompensasi untuk menahan bahkan dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat Indonesia.
"Akibat kenaikan ini, kalau tidak ada upaya dengan memberikan kompensasi, angka kemiskinan akan bertambah. Pemerintah sudah siapkan paket kompensasi itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (Menko Kesra) Agung Laksono kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2012).
Dijelaskan, pemerintah telah menyiapkan empat macam kompensasi terkait rencana kenaikkan harga BBM tersebut. Yang pertama, bantuan langsung sementara kepada masyarakat dalam bentuknya cash transfer. Kedua, penambahan subsidi siswa miskin, serta penambahan jumlah penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) Yang terakhir, subsidi pengelolaan angkutan masyarakat desa.
Bantuan langsung kepada masyarakat, kata Agung, dulunya diberikan sebesar Rp100.000 untuk enam bulan. Namun sekarang, besaran bantuan tersebut menjadi Rp 150.000 untuk sembilan bulan.
"Begitu diumumkan 1 april, langsung diberlakukan selama 9 bulan. Luar biasa.
Jumlah penerimanya, 18,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) dikali empat, jadi 74 juta jiwa," Agung menjelaskan.
Berdasarkan data saat ini, 30 juta penduduk Indonesia adalah penduduk hampir miskin. 30 juta penduduk yang miskin dan sangat miskin.
"Total 60 juta, ditambah 14 juta yang tidak terdaftar selama ini. Termasuk nelayan dan buruh. Jadi dicover semuanya. Itu adalah penerima raskin dan cash transfer," lanjutnya.
Sementara untuk subsidi transport, Agung Laksono mengaku masih menghitung. Apakah akan memberikan subsidi dengan cara tidak langsung. Yaitu, untuk keperluan-keperluan operasional, KIR, dan STNK. Harapannya,
dengan adanya paket kompensasi ini, bukan saja mencegah penambahan jumlah penduduk miskin, tetapi diharapkan angka kemiskinan bisa turun lagi, di bawah 10.5 persen.
