Sebaiknya Pemerintah Pangkas Belanja Birokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Sadar Subagyo menilai, jauh lebih layak baik pemerintah memangkas belanja birokrasi dalam APBN, ketimbang menghapuskan subsidi BBM untuk ratusan juta rakyat Indonesia.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan, pemerintah seharusnya mengefisienkan belanja birokrasi, ketimbang mencabut subsidi BBM untuk rakyat.     

"Pantas dan adil kah jika subsidi BBM yang dirasakan oleh ratusan juta rakyat dan dengan nilai yang juga tidak terlalu besar dihapus? Sementara, belanja birokrasi terus membengkak," kata Sadar, Selasa (6/3/2012).

Ada dua hal, lanjutnya, yang sangat ironis dalam pengalokasian APBN. Pertama, belanja birokrasi semakin membengkak. Dalam kurun waktu tujuh tahun (2005-2012), terjadi kenaikan hingga 400 persen.

Pada 2005, belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp 187 triliun, dan terus membengkak menjadi Rp 733 triliun pada APBN 2012.

"Artinya, setiap satu orang aparat birokrasi mendapatkan porsi belanja dari APBN sebesar lebih dari Rp 150 juta per tahun," jelas Sadar. (*)